Ratusan Warga Desa Wonogiri, Magelang, Geruduk Kantor Desa, Tuntut Kepala Desa Mundur

REPORTASEJABAR.COM -Magelang, Jawa Tengah 18 Juli 2025 (GMOCT) – Ratusan warga Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menyerbu kantor desa pada Kamis (17/7/2025) untuk menuntut mundurnya Kepala Desa Junarsih. Aksi ini dipicu oleh dugaan penyalahgunaan wewenang dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Warga mempertanyakan sejumlah kegiatan yang menggunakan dana desa, dana dari Pemkab Magelang, Banprov, dan dana aspirasi. Mereka mencurigai adanya penyelewengan dana yang menguntungkan pribadi Kepala Desa. Salah satu poin utama tuntutan adalah dugaan pemalsuan tanda tangan sejumlah perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, beberapa anggota BPD, Kadus, dan tim pelaksana kegiatan, pada dokumen-dokumen kegiatan.

Beberapa perangkat desa yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang mengaku tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Kepala Desa Junarsih sendiri mengakui telah memalsukan tanda tangan mereka.

“Memang tanda tangan saya yang menandatangani,” ujar Junarsih saat dikonfirmasi wartawan.

Hal senada disampaikan Kaur Pemerintahan, Ketua BPD, dan Kadus Dusun Tuanan yang menyatakan heran atas munculnya tanda tangan mereka pada dokumen pertanggungjawaban proyek pembangunan jembatan, meskipun mereka tidak terlibat dan tidak pernah menandatanganinya. Mereka menduga tanda tangan mereka dipalsukan.

Purmoto, penanggung jawab aksi, menyatakan keresahan warga atas tindakan Kepala Desa dan menuntut tindakan tegas dari Pemkab Magelang. Ia mengancam akan kembali berunjuk rasa jika tuntutan warga tidak dipenuhi.

“Kali ini warga Desa Wonogiri sudah geram atas apa yang dilakukan oleh kepala desa, maka dari itu hari ini Kamis (17/7/2025) akhirnya ratusan warga masyarakat Desa Wonogiri Kajoran Magelang datangi kantor desa guna menyampaikan aspirasinya,” ujar Purmoto.

Aksi tersebut dijaga ketat oleh pihak kepolisian Polres Magelang dan Koramil setempat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa.

Team/GMOCT

Editor:

About Author

Related Posts

Headline: Terungkap Pelaku Pembacokan Terhadap Jurnalis GMOCT Aceh adalah Centeng PT SPS 2, GMOCT Desak Polda Aceh Bertindak!

Reportasejabar.com ‘Nagan Raya, Aceh 10 Oktober 2025 (GMOCT) – Kasus pembacokan terhadap Ridwanto, Ketua DPD GMOCT Provinsi Aceh yang berprofesi sebagai jurnalis, memasuki babak baru. Fakta mengejutkan terungkap bahwa pelaku…

Read more

Continue reading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Gopal Ekspedisi kembali Bantu Warga Pulang Kampung di Tengah Kesulitan, Kali ini Warga Menggala

  • By admin
  • November 5, 2025
  • 10 views
Gopal Ekspedisi kembali Bantu Warga Pulang Kampung di Tengah Kesulitan, Kali ini Warga Menggala

Apel Kesiap Siagaan Nasional: Kapolri Tekankan Sinergi dan Respons Cepat Hadapi Potensi Bencana

  • By admin
  • November 5, 2025
  • 11 views
Apel Kesiap Siagaan Nasional: Kapolri Tekankan Sinergi dan Respons Cepat Hadapi Potensi Bencana

Menko Muhaimin Tetapkan Ponpes Al-Ittifaq Kabupaten Bandung sebagai Duta Pemberdayaan Masyarakat

  • By admin
  • November 5, 2025
  • 10 views
Menko Muhaimin Tetapkan Ponpes Al-Ittifaq Kabupaten Bandung sebagai Duta Pemberdayaan Masyarakat

Bupati Kang DS Sambut Kunjungan Kerja Menko Gus Muhaimin di Kabupaten Bandung

  • By admin
  • November 5, 2025
  • 12 views
Bupati Kang DS Sambut Kunjungan Kerja Menko Gus Muhaimin di Kabupaten Bandung

Kemenpan RB: SL Melati Kabupaten Bandung Bisa Jadi Best Practices Sekolah Lansia

  • By admin
  • November 5, 2025
  • 17 views
Kemenpan RB: SL Melati Kabupaten Bandung Bisa Jadi Best Practices Sekolah Lansia

Pemkab Bandung Tegas Komitmen Dukung Implementasi Pidana Kerja Sosial di Jawa Barat

  • By admin
  • November 5, 2025
  • 16 views
Pemkab Bandung Tegas Komitmen Dukung Implementasi Pidana Kerja Sosial di Jawa Barat