DPRD Minta Pemkot Bandung Pertahankan Opini WTP Hasil Pemeriksaan BPK

Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Senin, 26 Mei 2025.

REPORTASEJABAR.COM ‘Pemerintah Kota Bandung menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Senin, 26 Mei 2025.

Dalam penyerahan LHP BPK RI itu hadir Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, serta Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen.

Asep Mulyadi menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Bandung atas raihan opini WTP itu. Prestasi itu cukup melegakan setelah dua tahun terakhir Pemkot Bandung menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Alhamdulillah hasil laporan ini adalah WTP. Ini tentunya jadi modal dasar untuk perbaikan terus ke depan. Walaupun tadi ada beberapa catatan juga terkait beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dalam 60 hari ke depan,” tutur pria yang biasa disapa Kang Asmul itu.

Ia meminta Pemkot Bandung mempertahankan ketertiban laporan pencatatan aset dan keuangan di masa mendatang dengan menyiapkan matangnya perencanaan, pelaksanaan, dan beberapa pencatatan aset yang harus jauh lebih tertib dan lebih sempurna.

“Bahkan kalau bisa semua harus disiapkan agar kita bisa lebih terkontrol, lebih terpantau, begitu ya,” ujar Kang Asmul.

Red.

About Author

  • Related Posts

    Dua Bupati Satu Panggung, HIPMI Kabupaten Bandung Didorong Cetak Pengusaha dan Pemimpin

    Reportasejabar.com -Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) I Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Bandung menghadirkan dua kepala daerah dalam satu forum, Minggu, 7 Juni 2026. Bupati…

    Read more

    Continue reading
    KDS: Daerah Terancam Kekurangan Pegawai jika Rekrutmen PPPK Dihentikan

    Reportasejabar.com Bupati Bandung Dadang Supriatna mengusulkan pemerintah pusat mengembalikan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu solusi untuk membantu pemerintah daerah memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Kabupaten Bandung Pertahankan WTP, Raih Predikat Kesepuluh Berturut-turut

    • By admin
    • Juni 9, 2026
    • 5 views
    Kabupaten Bandung Pertahankan WTP, Raih Predikat Kesepuluh Berturut-turut

    KDS: Satu Dekade WTP Bukti Komitmen Akuntabilitas Pemkab Bandung

    • By admin
    • Juni 9, 2026
    • 7 views
    KDS: Satu Dekade WTP Bukti Komitmen Akuntabilitas Pemkab Bandung

    Polri Resmi Luncurkan E-Sport Kapolri Cup 2026

    • By admin
    • Juni 8, 2026
    • 14 views
    Polri Resmi Luncurkan E-Sport Kapolri Cup 2026

    Dua Bupati Satu Panggung, HIPMI Kabupaten Bandung Didorong Cetak Pengusaha dan Pemimpin

    • By admin
    • Juni 8, 2026
    • 19 views
    Dua Bupati Satu Panggung, HIPMI Kabupaten Bandung Didorong Cetak Pengusaha dan Pemimpin

    KDS: Daerah Terancam Kekurangan Pegawai jika Rekrutmen PPPK Dihentikan

    • By admin
    • Juni 8, 2026
    • 18 views
    KDS: Daerah Terancam Kekurangan Pegawai jika Rekrutmen PPPK Dihentikan

    Pangdam III/Siliwangi Dukung Pelestarian Domba Garut Melalui Festival Peternak di Cimahi

    • By admin
    • Juni 7, 2026
    • 18 views
    Pangdam III/Siliwangi Dukung Pelestarian Domba Garut Melalui Festival Peternak di Cimahi