admin
Purwakarta, Reportasejabar.com -22 Juli 2026 – Ketua Harian (Kalakhar) Satgas Citarum Harum, Mayjen TNI (Purn.) Dedi Kusnadi Thamim, didampingi Komandan Satgas Citarum Harum Tahun 2026, Kolonel Inf. Yanto Kusno Hendarto, S.H., melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dalam rangka meninjau pelaksanaan validasi data Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai bagian dari upaya penataan kawasan perairan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB tersebut dihadiri oleh unsur Satuan Tugas Citarum Harum, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Perum Jasa Tirta II, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Komandan Sektor 7 Kolonel Inf. Dikdik Sadikin, serta anggota Satgas Gabungan Keramba Jaring Apung.
Mengawali kegiatan, Komandan Sektor 7 memaparkan perkembangan pelaksanaan validasi data Keramba Jaring Apung di wilayah Waduk Jatiluhur. Selanjutnya rombongan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pendataan di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Tegalwaru, dan Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta.
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan verifikasi secara langsung terhadap jumlah keramba, titik koordinat, kondisi fisik, kepemilikan, hingga status pemanfaatannya. Proses validasi dilakukan secara menyeluruh agar menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur.
Waduk Jatiluhur merupakan salah satu infrastruktur sumber daya air paling strategis di Indonesia yang memiliki fungsi vital sebagai penyedia air baku bagi jutaan masyarakat, irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air, pengendali banjir, sektor perikanan, hingga penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan kualitas air dan daya dukung waduk harus dijaga secara bersama-sama.
Komandan Satgas Citarum Harum, Kolonel Inf. Yanto Kusno Hendarto, S.H., mengatakan bahwa validasi data merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum pemerintah mengambil kebijakan penataan Keramba Jaring Apung.
“Penataan Keramba Jaring Apung bukan bertujuan menghambat aktivitas masyarakat, tetapi untuk memastikan seluruh pemanfaatan waduk berlangsung sesuai ketentuan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan yang baik harus didasarkan pada data yang benar, sehingga proses penataan dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan Keramba Jaring Apung yang melebihi daya dukung waduk berpotensi menurunkan kualitas air akibat akumulasi sisa pakan dan limbah budidaya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi fungsi utama Waduk Jatiluhur sebagai sumber air baku maupun ekosistem perairan.
“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemilik dan pengelola Keramba Jaring Apung untuk mendukung proses pendataan ini dengan memberikan informasi yang benar serta mematuhi ketentuan zonasi dan perizinan yang berlaku. Penataan ini dilakukan demi kepentingan bersama agar Waduk Jatiluhur tetap produktif dan lestari,” tambahnya.
Kolonel Inf. Yanto Kusno Hendarto juga mengimbau para pembudidaya untuk menggunakan pakan secara efisien, menjaga kebersihan lingkungan perairan, tidak membuang sampah maupun limbah ke dalam waduk, serta tidak menambah petak keramba tanpa izin dari instansi yang berwenang.
Sementara itu, Ketua Harian Satgas Citarum Harum, Mayjen TNI (Purn.) Dedi Kusnadi Thamim, menegaskan bahwa validasi data menjadi fondasi utama dalam menyusun langkah-langkah penataan Keramba Jaring Apung yang lebih efektif. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi ekologis Waduk Jatiluhur.
Melalui sinergi antara pemerintah, Satgas Citarum Harum, pemerintah daerah, pengelola waduk, serta masyarakat pembudidaya ikan, diharapkan proses penataan Keramba Jaring Apung dapat berjalan secara bertahap, tertib, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
Red
About Author
