REPORTASEJABAR.COM -Jakarta, 17 April 2025 – Proyek pengaspalan Jalan Samudra, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, menuai kecaman warga. Proyek yang disebut warga sebagai “Proyek Roro Jonggrang” karena rampung dalam semalam tanpa sosialisasi ini mengubah jalan beton yang bagus menjadi jalan aspal berkualitas buruk. Tiga RT dan dua RW di wilayah tersebut terdampak langsung.

Warga mengaku pekerjaan pengaspalan dilakukan menjelang subuh. “Jalan itu sebenarnya tidak ada masalah, sudah dibeton dan bagus, tapi tiba-tiba diaspal semalam dengan kualitas sangat buruk. Kami curiga ini cuma akal-akalan untuk menghabiskan anggaran besar,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Material proyek yang berceceran memperkuat kecurigaan pekerjaan yang asal-asalan dan terburu-buru.

Konfirmasi kepada Dinas Bina Marga Jakarta Utara menghasilkan pernyataan yang kontradiktif. Pak Boedi, Kepala Seksi Dinas Bina Marga Jalan dan Jembatan Jakarta Utara, mengklaim telah dilakukan sosialisasi kepada warga, RT, dan RW. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh sejumlah RT dan RW setempat yang mengaku tidak mengetahui proyek tersebut. Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari Targetberita.co.id, media online yang tergabung dalam GMOCT.

Pernyataan Pak Boedi yang menyebut telah menemui RW 06, Pak Ilham, dan menyatakan semuanya “beres” juga dibantah langsung oleh Pak Ilham. “Sampai saat ini saya tidak menandatangani surat berita acara itu, karena masih ada konflik di wilayah tentang proyek ini,” tegas Pak Ilham.

Warga menduga adanya permainan anggaran dan korupsi material. Kualitas aspal yang buruk dan material yang tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dikhawatirkan akan menyebabkan jalan cepat rusak dan merugikan masyarakat. “Kualitas jalannya buruk sekali, belum apa-apa udah kelihatan rusaknya. Kami minta ini diperiksa, pasti ada permainan anggaran,” ujar warga lainnya.

Kejanggalan proyek ini, mulai dari pelaksanaan dadakan, tanpa sosialisasi, kualitas buruk, hingga perbedaan keterangan antara pejabat dan warga, mendesak Walikota Jakarta Utara dan KPK untuk segera turun tangan. Proyek yang terkesan dipaksakan ini berpotensi menjadi ladang korupsi dan merugikan keuangan negara. Jika tidak segera diusut, proyek serupa berpotensi terus terjadi dan merugikan masyarakat.