REPORTASEJABAR.COM -Pemalang, Jawa Tengah – Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang didesak untuk segera memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Direktur Utama (Dirut) PDAM, SE. Laporan yang viral di media sosial dengan tagar #LaporGub! pada 21 Februari 2025 ini menuai kecaman publik.

Laporan tersebut menuding Dirut PDAM melakukan sejumlah penyimpangan, di antaranya:

Anggaran Perjalanan Dinas Fantastis: Penggunaan anggaran perjalanan dinas yang mencapai hampir setengah miliar rupiah menjadi sorotan utama. Rincian penggunaan anggaran tersebut belum dipublikasikan secara transparan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai penggunaannya.
Pengadaan Kendaraan Dinas yang Dipertanyakan: Pembelian mobil dinas baru Toyota Ventura dan Toyota Fortuner tahun 2025, meskipun mobil dinas lama masih layak pakai, dinilai sebagai pemborosan anggaran. Keputusan ini dianggap tidak urgen dan kurang transparan.
Kinerja Perusahaan yang Menurun: Dalam lima tahun terakhir, PDAM Tirta Mulia Pemalang tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Laporan bahkan menyebutkan adanya kemunduran kinerja yang dinilai oleh BPKP, serta manajemen perusahaan yang dinilai semrawut.
Pengangkatan Karyawan Tanpa Seleksi: Dugaan pengangkatan karyawan baru tanpa melalui proses seleksi yang sesuai aturan juga menjadi bagian dari laporan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran prosedur dan tata kelola yang buruk.
Nepotisme dan Penyalahgunaan Wewenang: Puncak dari dugaan penyimpangan adalah pengangkatan anak kandung Dirut PDAM sebagai pegawai tetap tanpa melalui proses rekrutmen yang benar. Anak Dirut tersebut diduga tidak menunjukkan kinerja yang baik, namun tetap menikmati fasilitas perusahaan. Tindakan ini menunjukkan adanya indikasi kuat nepotisme dan penyalahgunaan wewenang.

Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Dewas PDAM Tirta Mulia Pemalang. Dewas diharapkan segera melakukan audit internal dan memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Jika terbukti adanya pelanggaran, maka tindakan tegas harus diambil untuk melindungi kepentingan masyarakat Pemalang sebagai pelanggan utama layanan air bersih. Kepercayaan publik terhadap PDAM Tirta Mulia Pemalang sangat bergantung pada penanganan kasus ini secara adil dan transparan.