Banser Bersama Polri Dukung Kedudukan Polri di Bawah Presiden


‎Bandung, – Reportasejabar.com -Dukungan Demi Dukungan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi penegak hukum negara yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat indonesia termasuk juga di Provinsi Jawa Barat Dukungan tersebut datang dari kalangan pers, ulama, akademisi, buruh, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh lintas agama.
‎ 
‎Melihat Situasi Dan Dinamika Yang Terjadi Saat Ini Ketum Sanca Ulung Galunggung Mengeluarkan Pernyataan Resmi Terkait Dengan Polemik Posisi Polri yang berada langsung di Bawah Presiden merupakan bentuk penguatan sistem keamanan nasional yang demokratis didukung oleh sejumlah elemen, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan pemerintahan, dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas.
‎ 
‎“Keputusan untuk mempertahankan Polri langsung di bawah Presiden dianggap paling ideal untuk menjaga fleksibilitas dan kecepatan institusi dalam merespons kebutuhan keamanan nasional tanpa hambatan birokrasi kementerian,ungkap bung deki”
‎ 
‎Meskipun terdapat polemik mengenai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 terkait penugasan anggota aktif di jabatan sipil yang dinilai berpotensi menimbulkan dwifungsi, konsensus utamanya adalah posisi struktural Polri tetap di bawah Presiden.
‎ 
‎Hingga saat ini, pemerintah dan parlemen (Komisi III DPR RI) tetap berpegang pada kesepakatan bahwa posisi Polri di bawah Presiden adalah bentuk penguatan sistem keamanan nasional yang paling sesuai dengan karakteristik ketatanegaraan Indonesia.
‎ 
‎Sedangkan menurut Kasat Korwil Banser Jawa Barat menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi yang tidak perlu diperdebatkan, melainkan harus dijaga melalui kinerja yang profesional dan berintegritas.
‎ 
‎“Polri berada di bawah Presiden adalah amanat konstitusi. Ormas Banser  Akan Terus mendukung dan memantau Polri yang profesional, presisi, dan independen dalam menjalankan tugas penegakan hukum,” tegas yudi.

Tim.

About Author

Related Posts

Ironi Swasembada Pangan: Petani Ciamis Dipersulit Beli Pupuk, Menteri Pertanian Didesak Turun Tangan

REPORTASEJABAR.COM Rabu, 15 April — Suara keras datang dari akar rumput sektor pertanian. Bono Suwarno, seorang anak petani asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi distribusi pupuk…

Read more

Continue reading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Masih Dibutuhkan, Bupati KDS Minta ke Presiden Aktifkan Lagi Satgas Citarum Harum

  • By admin
  • April 16, 2026
  • 7 views
Masih Dibutuhkan, Bupati KDS Minta ke Presiden Aktifkan Lagi Satgas Citarum Harum

Maxim Bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Gelar Kuis Cerdas Cermat antar SMK

  • By admin
  • April 16, 2026
  • 11 views
Maxim Bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Gelar Kuis Cerdas Cermat antar SMK

Tingkatkan Literasi, Disdik Garut Gelar Lomba Cerdas Cermat Jenjang SD Tahun 2026

  • By admin
  • April 16, 2026
  • 11 views
Tingkatkan Literasi, Disdik Garut Gelar Lomba Cerdas Cermat Jenjang SD Tahun 2026

KDS Pantau Banjir Rancaekek, Pastikan Warga Terdampak Terlayani dengan Baik

  • By admin
  • April 15, 2026
  • 14 views
KDS Pantau Banjir Rancaekek, Pastikan Warga Terdampak Terlayani dengan Baik

Ironi Swasembada Pangan: Petani Ciamis Dipersulit Beli Pupuk, Menteri Pertanian Didesak Turun Tangan

  • By admin
  • April 15, 2026
  • 14 views
Ironi Swasembada Pangan: Petani Ciamis Dipersulit Beli Pupuk, Menteri Pertanian Didesak Turun Tangan

Peredaran Rokok Ilegal Menggila di Majalengka–Kuningan, LPK-RI Desak Razia Warung dan Bongkar Distributor

  • By admin
  • April 15, 2026
  • 16 views
Peredaran Rokok Ilegal Menggila di Majalengka–Kuningan, LPK-RI Desak Razia Warung dan Bongkar Distributor