REPORTASEJABAR.COM -Kuningan, Jawa Barat – Rencana pengadaan mobil dinas baru untuk empat pimpinan DPRD Kuningan di tengah krisis APBD menuai sorotan tajam dari masyarakat. Informasi yang diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online Kabarsbi.com menyebutkan bahwa meskipun telah melakukan pertemuan dan beradu argumen, eksekutif dan legislatif tetap bersikukuh pada keputusan tersebut.

Keputusan ini mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2017, dengan alasan efisiensi anggaran transportasi. Namun, urgensi dan kewajiban mutlak penerapan PP tersebut dalam situasi krisis APBD dipertanyakan. Apakah pengadaan mobil dinas ini benar-benar merupakan prioritas utama dan mendesak?

Jika rencana pengadaan mobil dinas ini terealisasi berdasarkan kesepakatan eksekutif dan legislatif, maka etika moral dan reputasi para pejabat akan menjadi sorotan publik. Masyarakat menilai tindakan ini sebagai indikasi “abuse of power,” di mana kekuasaan dan otoritas digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tanpa mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dana yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas dinilai dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang lebih mendesak dan krusial bagi masyarakat Kuningan, seperti isu sosial dan kesehatan. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan daerah dan kepedulian para pemimpin terhadap kebutuhan rakyatnya.

Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menyatakan keprihatinannya atas rencana pengadaan mobil dinas tersebut. “Di tengah kondisi APBD yang terbatas, pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat daerah patut dipertanyakan. GMOCT mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Agung Sulistio. GMOCT akan terus memantau perkembangan situasi ini dan mendorong transparansi dalam pengelolaan APBD Kuningan.