admin
Reportasejabar.com ‘Bandung 2025, Bulog Kanwil Jawa Barat menyalurkan Cadangan beras pemerintah sebagai bantuan pangan untuk masyarakat serentak di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2025 hingga kini Program Bantuan Pangan Tahap II tersebut masih berjalan.
Peluncuruan (launching) tersebut dilakukan secara resmi di Seluruh Indonesia , dimana Bulog menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga setempat sebagai penerima.
Bantuan Pangan Beras yang disalurkan kepada sekitar 3,3 juta penduduk Jawa Barat. Penerima manfaat menerima sebanyak 20 Kg Beras dan 4 Liter Minyak Goreng pada penyaluran Bantuan Pangan Tahap II. Dalam keterangan tertulis Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Barat Bapak Nurman Susilo menegaskan publik jawa barat tidak perlu khawatir dan panik akan kelangkaan beras di wilayah jawa barat, stok bulog jabar sangat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga memasuki masa panen raya di tahun depan.
Ia menjelaskan program Bantuan Pangan merupakan instrumen pemerintah dalam mengelola cadangan beras milik pemerintah yang diharapkan bisa meringankan beban kebutuhan penerima dan juga dapat untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.
Proyeksi data BPS pada tahun 2025, jumlah penduduk Jabar 50.759.000 jiwa dengan konsumsi 79,08 Kg/kapita/tahun, maka konsumsi beras dalam setahun setara 4.014.022 ton. Dengan demikian rata-rata konsumsi beras per bulan setara 334.502 ton. Dengan panyaluran Banpang alokasi Oktober-November sebesar 66.850 ton dan penyaluran sphp sekitar 59.585 ton, maka Perum BULOG telah menggelontorkan beras sebesar 126.435 ton atau setara 37,80% persen dari tingkat konsumsi rata-rata per bulan di Jawa Barat.
Dengan adanya penyaluran Banpang dan SPHP diharapkan akan memberikan dampak multiplier terhadap stabilisasi harga beras menjelang akhir tahun 2025, karena simultan terjadi intervensi yaitu Penyaluran Banpang (intervensi sisi permintaan pasar) dan Penyaluran SPHP (intervensi sisi pasokan pasar). Harga beras yang stabil diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi pada tingkat yang diharapkan pemerintah.(Sendi)
About Author
