Kedaulatan Air dan Pasal 33 UUD 1945: Saatnya Rakyat Tak Hanya Jadi Penonton

Oleh: Nandan Limakrisna

Bandung – Air adalah sumber kehidupan. Di negeri yang kaya mata air seperti Indonesia, seharusnya setiap tetes air menjadi penopang kesejahteraan rakyat. Namun realitas hari ini justru berbanding terbalik. Di berbagai daerah, sumber-sumber air dikuasai oleh perusahaan besar, sementara masyarakat sekitar hanya menjadi penonton — bahkan sering menjadi pihak yang paling terdampak kekeringan.

Fenomena penguasaan air oleh korporasi besar sektor air minum dalam kemasan (AMDK) sudah berlangsung lama dan meluas. Perusahaan-perusahaan ini memperoleh izin pengambilan air dari pemerintah daerah, mengemasnya, lalu menjualnya ke seluruh Indonesia dengan harga tinggi. Sementara masyarakat di sekitar sumber air kerap mengalami penurunan debit air dan tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang sepadan. Ironisnya, semua ini terjadi di bawah payung hukum yang tampak sah — padahal secara konstitusional, praktik ini menyimpang dari semangat Pasal 33 UUD 1945.

Air Milik Rakyat, Negara Hanya Pengelola

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Frasa “dikuasai oleh negara” bukan berarti negara memiliki air dan bebas menyerahkannya kepada swasta. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya menegaskan bahwa negara hanya menguasai dalam arti mengatur, mengelola, dan mengawasi, bukan memiliki. Air adalah milik publik, bukan milik negara apalagi swasta. Negara hanya dipercaya rakyat untuk memastikan air dikelola demi kepentingan bersama.

Pandangan ini juga sejalan dengan ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

“Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup.”
(QS. Al-Anbiya’: 30)

Ayat ini menunjukkan betapa fundamentalnya air dalam kehidupan, bukan sekadar komoditas ekonomi. Air adalah anugerah Allah yang harus dikelola dengan adil, tidak boleh dimonopoli, dan wajib dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama.

Realitas yang Terbalik

Praktik di lapangan sering jauh dari amanat konstitusi maupun ajaran agama. Banyak perusahaan besar memperoleh izin eksploitasi air dengan biaya murah, lalu menjualnya dengan harga tinggi, meraih keuntungan besar. Sementara masyarakat sekitar sumber air mengalami penurunan debit air, bahkan kekeringan di musim kemarau.

Salah satu daerah di Jawa Tengah menjadi contoh nyata. Sejak awal 2000-an, pemerintah daerah memberikan izin pengambilan air dalam jumlah besar kepada sebuah perusahaan sektor AMDK. Seiring waktu, debit air menurun, sawah mengering, dan masyarakat kesulitan air. Warga melakukan gugatan dan protes, namun izin terus diperpanjang atas nama pendapatan daerah.

Dalam Islam, air tidak boleh dimonopoli oleh segelintir pihak. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api.”
(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad — hadits hasan sahih)

Hadis ini menegaskan bahwa air adalah hak bersama (milkiyyah ‘ammah), bukan milik privat. Negara berkewajiban menjaganya agar tidak dikuasai oleh segelintir kelompok, serta memastikan distribusi dan pemanfaatannya untuk kemaslahatan umum.

Privatisasi Keuntungan, Sosialisasi Sumber Daya

Model pengelolaan saat ini menciptakan paradoks:

  • Air, yang merupakan hak dasar rakyat dan karunia Allah, berubah menjadi komoditas privat.
  • Negara hanya memperoleh retribusi kecil, masyarakat menerima CSR simbolik.
  • Korporasi menikmati keuntungan ekonomi besar, bahkan ada yang menguasai sebagian besar pangsa pasar AMDK nasional.

Ini bukan hanya masalah hukum dan ekonomi, tapi juga masalah moral dan keadilan. Dalam Islam, penguasaan sumber daya umum oleh segelintir pihak merupakan bentuk kezhaliman struktural yang dilarang.

 Tiga Solusi Konkret untuk Mengembalikan Kedaulatan Air

Untuk memastikan air benar-benar dikelola demi kemakmuran rakyat dan sesuai amanat syariah, diperlukan perubahan paradigma dalam kebijakan air nasional. Tiga langkah strategis dapat ditempuh:

1. Batasi Pengambilan Air Berdasarkan Studi Lingkungan

Pemerintah wajib melakukan studi daya dukung dan daya tampung air secara menyeluruh sebelum memberi izin. Studi melibatkan masyarakat, akademisi, dan lembaga lingkungan. Hasilnya menentukan kuota maksimal pengambilan air. Izin harus dievaluasi berkala. Bila debit menurun, izin dikurangi atau dicabut.

2. Skema Kepemilikan Bersama dan Bagi Hasil yang Adil

Masyarakat lokal harus menjadi pemilik manfaat utama, melalui BUMDes atau koperasi air. Perusahaan boleh mengelola, tapi dengan skema bagi hasil proporsional, misalnya 60% perusahaan dan 40% masyarakat. Bagian masyarakat ini berbentuk porsi keuntungan langsung, bukan sekadar CSR. Dengan demikian, rakyat menjadi komisaris sejati, bukan penonton.

3. Batasi Penguasaan Pasar oleh Perusahaan Besar

Pemerintah perlu menetapkan batas maksimal penguasaan pasar oleh satu perusahaan, misalnya 20% pangsa pasar nasional AMDK. Ini untuk mencegah monopoli dan memberi ruang bagi pelaku lokal, BUMDes, dan UMKM. Distribusi ekonomi akan lebih merata, sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Kedaulatan Air: Agenda Strategis Bangsa dan Amanah Syariah

Air bukan sekadar komoditas. Ia menyangkut kedaulatan bangsa, hak dasar rakyat, dan amanah Allah SWT. Negara tidak boleh menyerahkan kendali air kepada segelintir korporasi hanya demi pemasukan jangka pendek.

Pasal 33 UUD 1945 telah memberi arah yang jelas, dan Islam menguatkan prinsip itu: air adalah milik bersama, dan pemimpin bertanggung jawab menjaga keadilan dalam pengelolaannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Negara harus hadir bukan sekadar pemberi izin, tapi sebagai pengendali kepentingan publik dan pelindung hak rakyat. Rakyat lokal harus menjadi subjek, bukan objek. Swasta boleh berperan, namun dengan batasan tegas dan distribusi manfaat yang adil.

 Penutup

Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk menata ulang tata kelola air. Ketergantungan pada korporasi besar harus diimbangi dengan pemberdayaan rakyat dan penguatan regulasi. Tiga langkah sederhana — pembatasan sumber, bagi hasil rakyat, dan pembatasan penguasaan pasar — dapat menjadi pondasi kedaulatan air sejati.

Air adalah amanah Allah dan hak seluruh rakyat. Sudah saatnya rakyat tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemilik sejati kedaulatan air di tanah sendiri, sesuai amanat konstitusi dan petunjuk syariah.

Tentang Penulis:
Nandan Limakrisna adalah akademisi dan pemerhati ekonomi-politik sumber daya alam. Aktif dalam kajian kebijakan publik dan strategi penguatan kedaulatan ekonomi nasional.

About Author

Related Posts

Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan, Kabupaten Bandung Resmi Luncurkan Program GEMPAR
  • adminadmin
  • November 11, 2026

KABUPATEN BANDUNG Reportasejabar.com Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) meluncurkan GEMPAR (Gerakan Melindungi Pekerja Rentan), sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok…

Read more

Continue reading
Kunjungi Kabupaten Bandung, Delegasi Enam Negara Ikuti Program Firefighter Readiness & Standardized Training
  • adminadmin
  • November 11, 2026

KABUPATEN BANDUNG – Reportasejabar.com Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb menyambut secara resmi kedatangan para delegasi delegasi Pemadam Kebakaran (Damkar) dari luar negeri di Mako Dinas Damkar & Penyelamatan Kabupaten Bandung…

Read more

Continue reading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan, Kabupaten Bandung Resmi Luncurkan Program GEMPAR

  • By admin
  • November 11, 2026
  • 6 views
Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan, Kabupaten Bandung Resmi Luncurkan Program GEMPAR

Kunjungi Kabupaten Bandung, Delegasi Enam Negara Ikuti Program Firefighter Readiness & Standardized Training

  • By admin
  • November 11, 2026
  • 4 views
Kunjungi Kabupaten Bandung, Delegasi Enam Negara Ikuti Program Firefighter Readiness & Standardized Training

Pahlawanku Teladanku Kodam III/Slw Bangkitkan Semangat Juang melalui penghargaan Prajurit Berprestasi

  • By admin
  • November 10, 2026
  • 11 views
Pahlawanku Teladanku Kodam III/Slw Bangkitkan Semangat Juang melalui penghargaan Prajurit Berprestasi

Pemkab Bandung Dorong Perusahaan Alokasikan CSR untuk Jaminan Sosial Pekerja Rentan

  • By admin
  • November 10, 2026
  • 7 views
Pemkab Bandung Dorong Perusahaan Alokasikan CSR untuk Jaminan Sosial Pekerja Rentan

Sinergi Lintas Iman WKPUB dan Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk Pelayanan Masyarakat

  • By admin
  • November 9, 2026
  • 12 views
Sinergi Lintas Iman WKPUB dan Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk Pelayanan Masyarakat

Bongkar Paksa Lubang Kunci Jadi Andalan Pelaku Curanmor, Polda Jabar Intensifkan Gakkum KRYD

  • By admin
  • November 9, 2026
  • 6 views
Bongkar Paksa Lubang Kunci Jadi Andalan Pelaku Curanmor, Polda Jabar Intensifkan Gakkum KRYD

Kunci Motor Tertinggal, Dua Kasus Curanmor di Berhasil Diungkap Polres Kebumen

  • By admin
  • November 9, 2026
  • 8 views
Kunci Motor Tertinggal, Dua Kasus Curanmor di Berhasil Diungkap Polres Kebumen

Bapperida Kabupaten Bandung Luncurkan GEMPAR, Langkah Nyata Lindungi Pekerja Rentan

  • By admin
  • November 9, 2026
  • 8 views
Bapperida Kabupaten Bandung Luncurkan GEMPAR, Langkah Nyata Lindungi Pekerja Rentan

Hindari Masalah Hukum, Bupati KDS Minta Inspektorat Awasi Pembangunan Desa Setiap Tiga Bulan

  • By admin
  • November 9, 2026
  • 10 views
Hindari Masalah Hukum, Bupati KDS Minta Inspektorat Awasi Pembangunan Desa Setiap Tiga Bulan

Bazar Pasar Rakyat di Alun-Alun Ujung Berung Meriah, Ribuan Warga Berburu Kebutuhan Pokok Murah 

  • By admin
  • November 9, 2026
  • 8 views
Bazar Pasar Rakyat di Alun-Alun Ujung Berung Meriah, Ribuan Warga Berburu Kebutuhan Pokok Murah 

DPP LSM WGMPA dan DPD Forum Jurnalis Peduli Publik Jabar, Resmi Laporkan PT Ramatex ke Tiga Lembaga Penegak Hukum

  • By admin
  • November 9, 2026
  • 21 views
DPP LSM WGMPA dan DPD Forum Jurnalis Peduli Publik Jabar, Resmi Laporkan PT Ramatex ke Tiga Lembaga Penegak Hukum

Program Gentengisasi Buka Peluang Pasar Lebih Luas, KDS Dukung Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat

  • By admin
  • November 9, 2026
  • 12 views
Program Gentengisasi Buka Peluang Pasar Lebih Luas, KDS Dukung Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat

TERBONGKAR! Perjanjian Jaminan Mesin CNC, Yang Ditahan Malah Sertifikat Seorang Janda di Arjasari

  • By admin
  • November 9, 2026
  • 12 views
TERBONGKAR! Perjanjian Jaminan Mesin CNC, Yang Ditahan Malah Sertifikat Seorang Janda di Arjasari

Getah Pinus Ilegal Diserahkan ke Kejari, Agung Sulistio Bongkar Penadah. Jangan Berhenti Pada Pelaku Lapangan

  • By admin
  • November 9, 2026
  • 11 views
Getah Pinus Ilegal Diserahkan ke Kejari, Agung Sulistio Bongkar Penadah. Jangan Berhenti Pada Pelaku Lapangan

Dini Hari di Jalan Siliwangi, 21 Pemuda Diamankan Polisi,  Sajam hingga Molotov Disita

  • By admin
  • November 8, 2026
  • 10 views
Dini Hari di Jalan Siliwangi, 21 Pemuda Diamankan Polisi,  Sajam hingga Molotov Disita

Dana Rp 234 Juta Diduga Digelapkan Pengasuh Anak; Mantan PMI Asal Tukdana Indramayu Akan Laporkan ke Aparat, Serta Soroti Dugaan Kekerasan Psikis Terhadap Anak

  • By admin
  • November 7, 2026
  • 13 views
Dana Rp 234 Juta Diduga Digelapkan Pengasuh Anak; Mantan PMI Asal Tukdana Indramayu Akan Laporkan ke Aparat, Serta Soroti Dugaan Kekerasan Psikis Terhadap Anak

Konsolidasi Pembentukan SGAN Digelar Gema PS Nusantara di Jakarta Utara Siap Dorong Kekuatan 6,3 Juta Angota Bergabung

  • By admin
  • November 7, 2026
  • 17 views
Konsolidasi Pembentukan SGAN Digelar Gema PS Nusantara di Jakarta Utara Siap Dorong Kekuatan 6,3 Juta Angota Bergabung

Reses Pelatihan Digital Marketing Dorong Ekonomi Kerakyatan

  • By admin
  • November 6, 2026
  • 15 views
Reses Pelatihan Digital Marketing Dorong Ekonomi Kerakyatan

Polda Jabar Gelar Sosialisasi SPIP Terintegrasi dan Asistensi Manajemen Risiko untuk Perkuat Pengawasan Internal

  • By admin
  • November 6, 2026
  • 11 views
Polda Jabar Gelar Sosialisasi SPIP Terintegrasi dan Asistensi Manajemen Risiko untuk Perkuat Pengawasan Internal

FORMAJI Kecewa, Surat Klarifikasi Anggaran Disdik Jabar Sejak 21 September 2026 Tak Kunjung Dibalas

  • By admin
  • November 6, 2026
  • 12 views
FORMAJI Kecewa, Surat Klarifikasi Anggaran Disdik Jabar Sejak 21 September 2026 Tak Kunjung Dibalas

KDS Minta Ketua APDESI Terpilih Rangkul Seluruh Kepala Desa, Perkuat Sinergi Pembangunan

  • By admin
  • November 6, 2026
  • 12 views
KDS Minta Ketua APDESI Terpilih Rangkul Seluruh Kepala Desa, Perkuat Sinergi Pembangunan

Cepot Motah Indonesia Gelar Aksi ke OJK Bandung dan BRI Pusat Jakarta

  • By admin
  • November 6, 2026
  • 31 views
Cepot Motah Indonesia Gelar Aksi  ke OJK Bandung dan BRI Pusat Jakarta

Atasi Banjir, KDS Ajak Daerah se-Bandung Raya Satukan Program dan Anggaran

  • By admin
  • November 5, 2026
  • 19 views
Atasi Banjir, KDS Ajak Daerah se-Bandung Raya Satukan Program dan Anggaran

Gebrakan Polda Jabar Tekan Pengangguran, POLIRAN Job Fair 2026 Hadirkan Ribuan Peluang Kerja Gratis!

  • By admin
  • November 5, 2026
  • 16 views
Gebrakan Polda Jabar Tekan Pengangguran, POLIRAN Job Fair 2026 Hadirkan Ribuan Peluang Kerja Gratis!

Atasi Banjir, KDS Ajak Daerah se-Bandung Raya Satukan Program dan Anggaran

  • By admin
  • November 5, 2026
  • 17 views
Atasi Banjir, KDS Ajak Daerah se-Bandung Raya Satukan Program dan Anggaran