Reportasejabar.com =Semarang, 24 September 2025 (GMOCT) – Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT) secara resmi melaporkan dugaan praktik tebang pilih dalam penegakan hukum kasus perjudian oleh Polres Semarang ke Propam Polda Jawa Tengah. Pelaporan ini dilakukan pada Selasa, 23 September 2025, oleh Sekretaris Umum GMOCT, Asep NS, didampingi Ketua DPD GMOCT Provinsi Jawa Tengah, M Bakara, setelah menerima pengaduan dan surat kuasa dari Watini, seorang warga Desa Srumbung Gunung, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

Laporan ini bermula dari penangkapan Subianto Bin Suparmin, suami Watini, oleh Satresmob Polres Semarang pada 21 Juni 2025. Subianto ditangkap saat menonton pertunjukan wayang kulit di Dusun Glodogan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, dengan tuduhan terlibat dalam perjudian dadu. Watini, dalam surat pengaduannya kepada GMOCT pada 6 September 2025, mengungkapkan keprihatinannya. “Penangkapan ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga kami, terutama karena suami saya adalah tulang punggung keluarga dan kami memiliki tiga anak yang masih kecil-kecil yang sangat bergantung padanya,” ujarnya.

Watini merasa ada kejanggalan dalam proses penangkapan tersebut. Ia menyoroti bahwa pada tanggal yang sama, 21 Juni 2025, Satresmob Polres Semarang tidak melakukan penangkapan terhadap praktik perjudian yang lebih besar dan dikenal dengan nama “Judi Gembol” yang berlokasi tidak jauh dari tempat suaminya ditangkap. “Judi Gembol tersebut sudah jelas-jelas pada saat setiap pergantian Kapolres ataupun Kasatreskrim Polres Semarang tidak pernah tersentuh oleh hukum,” tegas Watini, menyiratkan adanya kesan penegakan hukum yang tidak profesional dan tebang pilih.

Lebih lanjut, Watini juga menceritakan adanya upaya “bantuan” yang mencurigakan. “Sebelum saya melakukan pengaduan secara resmi dan bersurat ke GMOCT melalui Pak Asep NS, serta memberikan kuasa, sebelumnya ada orang yang entah dari mana yang meminta nomor rekening saya yang bermaksud untuk membantu ekonomi keluarga saya,” ungkap Watini. Saat dikonfirmasi kepada Asep NS, orang tersebut diduga salah satu anggota TNI aktif yang menawarkan bantuan sebesar Rp 200.000 dengan syarat agar kasus “Judi Gembol” tidak diviralkan oleh media. Watini menolak tawaran tersebut dan berniat mengembalikan nya, menyatakan bahwa ia masih bisa mencari nafkah dan bantuan swadaya dari teman-teman suaminya bahkan melebihi jumlah tersebut. Asep NS dan M Bakara membenarkan adanya upaya tersebut.

M Bakara menegaskan dukungan penuh GMOCT terhadap upaya kepolisian dalam menindak praktik perjudian. Namun, ia mempertanyakan mengapa Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Ainy, Kasatreskrim AKP Bodia Teja Lelana, serta Kanit I Bayu, tidak pernah mengambil tindakan untuk menggerebek atau memasang garis polisi di lokasi “Judi Gembol” meskipun telah diajak langsung.

Menyikapi hal ini, Asep NS mendesak Propam Polda Jateng dan Biro Wassidik Mabes Polri untuk bekerja secara transparan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang kecewa atas kinerja Polres Semarang. “Kami berharap Propam Polda Jateng serta Biro Wassidik Mabes Polri dapat bekerja secara transparan untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang kecewa atas kinerja dari Kepolisian Polres Semarang yang dipimpin oleh Kapolres AKBP Ratna Quratul Ainy, serta AKP Bodia Teja Lelana selaku Kasatreskrim Polres Semarang yang tebang pilih dalam penindakan praktek perjudian di wilayah hukum Polres Semarang,” pungkas Asep NS.

Laporan resmi ke Propam Polda Jateng ini merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya GMOCT juga menyampaikan surat Dumas (Pengaduan Masyarakat) ke Sekretariat Umum (Setum) Mabes Polri yang ditujukan kepada Propam Mabes Polri, dan surat Dumas tersebut telah didisposisi ke Biro Wassidik Mabes Polri.