admin
REPORTASEJABAR.COM -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dalam dua hari berturut-turut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana dan Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Dr. Safrizal ZA, melakukan monitoring bersama Bupati Bandung, H.M. Dadang Supriatna pada Selasa-Rabu (9-10/09/2025).
Pada Selasa (9/9), monitoring dilakukan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Mengger, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk. Bupati Dadang Supriatna menyampaikan, saat ini telah beroperasi sekitar 90 dapur MBG di Kabupaten Bandung, sementara 250 dapur lainnya masih dalam tahap pembangunan.
“Rencananya akan ada 361 dapur MBG di Kabupaten Bandung. Target kami, Desember 2025 semuanya sudah beroperasi,” ujarnya.
Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tak lepas dari kerja sama dengan mitra lokal.
“Alhamdulillah, berkat kerja bareng pengusaha lokal, pembangunan SPPG bisa lebih tertib dan lancar. Ini juga berdampak pada perputaran ekonomi di desa melalui Koperasi Merah Putih,” ucapnya.
Prof. Dadan Hindayana menyebutkan, pembangunan SPPG sebagian besar didukung oleh dana mitra, sedangkan BGN fokus memberikan dukungan untuk bahan baku, operasional, dan insentif.
“Saat ini sudah ada 7.558 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, termasuk di sini. Produksi makanan sudah mencapai 666 juta porsi,” katanya.
Sementara itu, pada Rabu (10/09/2025), kunjungan dilanjutkan oleh Safrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Bandung memiliki posisi strategis sebagai produsen pangan.
“Untuk kebutuhan beras saja diperkirakan perlu 52 ton per tahun. Ketersediaan lahan dan produktivitas sawah harus benar-benar diperhitungkan. Misalnya pisang, sekali makan saja butuh 7.500 buah,” jelasnya.
Kang DS dalam kesempatan itu kembali menekankan pentingnya sinergi antar sektor. Ia mendorong masyarakat memanfaatkan lahan dengan menanam jagung, sayuran, beternak ayam, hingga membuat kolam ikan.
“Kalau koperasi Merah Putih suplainya jalan, ekonomi desa akan berputar. Saya sudah kumpulkan kepala desa dan kepala koperasi. Jalankan koperasinya, saya yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Namun, Bupati juga menyoroti adanya dapur MBG bodong atau titik yang tidak terealisasi. Ia meminta segera dilakukan perbaikan dan pergantian mitra.
“Kalau ada dapur bodong, segera diganti. Saya tugaskan pihak terkait untuk menindaklanjuti,” ujarnya.
Dari hasil visitasi, terdapat 36 titik dapur SPPG bodong di Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk dapur yang sudah beroperasi, evaluasi dilakukan rutin, termasuk mengganti menu setiap 10 hari dan menyalurkan susu pasteurisasi produksi KPBS Pangalengan sebanyak dua kali seminggu.
Baik Kang DS, BGN, maupun Kemendagri sepakat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga berpotensi besar menggerakkan perekonomian desa melalui keterlibatan petani, koperasi, dan mitra lokal.(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo/sy)
Red. Tri
About Author
