Sungguh Sangat Miris, PT SPS 2 Diduga Sangat Kebal Hukum. Sehingga Berani Mengabaikan Kewajiban, Peraturan Serta UU di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

REPORTASEJABAR.COM -Nagan Raya. Selasa, 11 Merat 2025 — Diduga Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT SPS 2 di Kabupaten Nagan Raya sesuai Data Realisasi bahwa PT SPS 2 masih memiliki kewajiban TJSLP / CRS yang belum direalisasikan, segera menyelesaikan kegiatan corporate social Responsibility ( CRS ) Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan ( TJSLP )

Sehubungan dengan surat Bupati PJ Bupati Nagan Raya No ; 005 /95/2023 tanggal 23 Februari 2023 segara menyelesaikan Kegiatan CSR/TJSLP tahun 2022 ,2023 , 2024 pada akhir Desember 2024

Peraturan CSR perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012. Selain itu, peraturan CSR juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Penanaman Modal dan UU Minyak dan Gas Bumi.

UU Perseroan Terbatas
Pasal 74 UU PT menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Perusahaan wajib menyisihkan dana CSR minimal 2% sampai 4% dari total keuntungan dalam setahun.
PP 47 Tahun 2012

Menguraikan aturan terkait kewajiban CSR perusahaan secara terperinci :
Rencana kerja tahunan perusahaan harus memuat rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan CSR.
Realisasi anggaran untuk pelaksanaan CSR diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.
Pelaksanaan CSR dimuat dalam laporan tahunan perusahaan.

Sanksi :
Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan kegiatan usaha. CSR adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan.

Dimohon kepada Aparat Penegak Hukum – APH menindak lanjuti usut tuntas prilaku perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Hukum Yang berlaku, Perusahaan lebih berkuasa sehingga Hukum dan peraturan tidak berdaya perusahaan mengotak Atik Data dan Fakta semuanya Diam membisu tidak berdaya.

Tiem RED / Acehexpres.com & Benarnews.org

GMOCT :

About Author

  • Related Posts

    Aktivitas PETI Kapur IX Menjadi Sorotan Publik Praktik Upeti : APH Di Nilai Tebang Pilih

    Reportasejabar.com -Kabupaten Lima Puluh Kota – Sumbar -Aktivitas Tambang Emas Ilegal (PETI) masih beroperasi di Jorong Galugua, dan Jorong Tanjuang Jajaran Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, seakan tidak kenal efek…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    HUT ke-80 Kodam III/Slw Gelar Lomba Ton Tangkas

    • By admin
    • Mei 11, 2026
    • 3 views
    HUT ke-80 Kodam III/Slw Gelar Lomba Ton Tangkas

    KDS Minta Kadin Jadi Bapak Para Pelaku UMKM

    • By admin
    • Mei 11, 2026
    • 6 views
    KDS Minta Kadin Jadi Bapak Para Pelaku UMKM

    Menteri LH dan KDS Sepakat Percepat Pembangunan PSEL Cicukang

    • By admin
    • Mei 10, 2026
    • 16 views
    Menteri LH dan KDS Sepakat Percepat Pembangunan PSEL Cicukang

    Aktivitas PETI Kapur IX Menjadi Sorotan Publik Praktik Upeti : APH Di Nilai Tebang Pilih

    • By admin
    • Mei 10, 2026
    • 19 views
    Aktivitas PETI Kapur IX Menjadi Sorotan Publik Praktik Upeti : APH Di Nilai Tebang Pilih

    MENTERI LH APRESIASI KDS YANG KONSISTEN GALAKAN GERAKAN TANAM POHON

    • By admin
    • Mei 10, 2026
    • 14 views
    MENTERI LH APRESIASI KDS YANG KONSISTEN GALAKAN GERAKAN TANAM POHON

    KDS Lepas 445 Calon Jemaah Haji Kabupaten Bandung

    • By admin
    • Mei 10, 2026
    • 17 views
    KDS Lepas 445 Calon Jemaah Haji Kabupaten Bandung