Komisi A DPRD Kota Bandung mengelar rapat kerja terkait evaluasi kinerja 2024, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Jumat, 29 November 2024.
REPORTASEJABAR.COM -Komisi A DPRD Kota Bandung rapat kerja terkait evaluasi kinerja 2024, Ekspose program kerja 2025 dan Tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ T.A. 2023 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Jumat, 29 November 2024.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi A DPRD Erick Darmadjaya, B.Sc. M.K.P., Sekretaris Komisi A DPRD Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., serta Anggota Komisi A DPRD Ahmad Rahmat Purnama, A.Md., dan Mochammad Ulan Surlan, S.Tr. AKUN.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita mendorong Disdukcapil Kota Bandung untuk memaksimalkan program Mepeling atau Memberikan Pelayanan Keliling. Mengingat keluhan masyarakat akan administrasi kependudukan karena kurangnya sosialisasi.
“Kami melihat adanya keluhan masyarakat, karena tidak tahu. Tentu sekarang kita menggalakan bagaimana sosialisasi pelayanan terhadap masyarakat. Apalagi memiliki 10 kendaraan terkait pelayanan Mepeling,” ujarnya.
Ia menerangkan program keliling masyarakat harus terus digalakkan dan dimaksimalkan. Bahkan pihaknya akan ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Sehingga masyarakat yang mengeluh menjadi tahu, kira-kira apa yg harus dilakukan, ke mana dan persyaratannya seperti apa. Karena pelayanannya sudah cukup baik dan bagus,” katanya.
DPRD juga berharap agar Disdukcapil naik tingkat, dari yang saat ini pada posisi bebas korupsi menjadi WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
“Ini tantangan baru untuk Disdukcapil Kota Bandung supaya meningkat, dan Komisi A akan mendukung baik dari segi pengawasan maupun ide gagasan, serta implementasinya di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro menerangkan, bidang kependudukan sangat penting dan vital bagi Kota Bandung, karena merupakan kota jasa dan wisata.
Database akan menentukan kebijakan ke depannya, seperti perkembangan pertumbuhan penduduk, jumlah pendatang, dan lain sebagainya.
“Database kependudukan ini sangat penting dan vital, terutama terkait kebijakan pembangunan Kota Bandung ke depannya,” ucapnya.
Red.
About Author
