REPORTASEJABAR.COM -Kota Bandung -Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (PMPR) Indonesia R. Joker mengutarakan -Pasar Tradisional merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat menunjang perekonomian Nasional dan khususnya perekonomian daerah. Dalam pasar tradisional diperjualbelikan bebrbagai macam barang untuk kepentingan kosumsi masyarakat dan termasuk produk sandang.”
“Pada kenyataannya walaupun telah terdapat banyak pasar-pasar modern tetapi keberadaan pasar tradisional masih tetap di butuhkan baik bagi para pedagang atupun masyarakt sebagai pembeli keberadaan pasar tradisional dengan segala kelebihan dan kekurangannya masih dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Daerah, sepertihalnya Pasar Induk Gedebage.” Tutur R. Joker.
Dengan rencana Pemerintah Kota Bandung atas kebijakan strategis pada saat Walikota AA Tarmana terkait pengembangan kawasan Bandung Timur dan upaya penyelamatan kegiatan pengembangan perekonomian di kawasan gedebage mempunyai minat untuk dapat menguasai lahan efektif dan pengelolaan pasar induk gedebage, hal ini merupakan upaya pemerintah saat itu memenuhi harapan pedagang agar pengelolaan pasar induk Gedebage di kelola oleh pemerintah sepenuhnya.”
“Upaya real pemerintah saat itu melakukan penyediaan lahan dan pengelolaan pasar induk gedebage, pada saat walikota Bandung AA. Tarmana melakukan perjanjian atas penyediaan lahan tersebutr dengan salah satu pihak swasta yang di kenal selama ini adalah PT. Ginanjar Saputra, kisaran tahun 2003.” Ucap Ketua Umum PMPR Indonesia.”
“Berjalan waktu rencana perpindahan asset tersebut di lanjutkan oleh pemerintahan walikota Bandung berikutnya yaitu Dada Rosada, dijaman pemerintahan Dada Rosada ada kebijakan bahwa Dinas Pasar menjadi perusahaan Daerah, maka sebagian pengelolaan asset yang telah di serahkan PT. Ginanjar di kelola oleh PD. Pasar. Harapan dan keinginan pedagang tetap bahwasannya pengeloaan di lakukan sepenuhnya oleh pemerintah Kota Bandung dengan melalui Perusahaan Pasar Bermartabat.”
Dalam padangan tersebut di atas Ketua Umum PMPR Indonesia R. Joker menegaskan bahwan kebijakan strategis Walikota sebelumnya merupakan sikap keberpihakan , perhatian serta perlindungan pemerintah saat itu atas pedagang tradisional, hal ini harus di apresiasi dan selalu di kawal, tegas joker.
Keprihatinan saat ini kepada pedagang tradisional saat terjadi musibah kebakaran sulit pemetintah daerah memberikan perhatian lebih karena status pedagaang tidak jelas pengelolaannya, seperti kejadian musibah kebajaran beberapa waktu lalu, yang sering terjadi saat ini adalah terjadinya banjir, walau pemerintah telah membangun kolam retensi masih tetap terjadi banjir akibat banyaknya tumpukan sampah yang tidak serius penangannanya.
Maka pengelolaan pasar induk Gedebage dengan penanganan seringnya banjir segera dilakukan pengelolaan oleh saytu pihak yaitu Pemerintah Kota Bandung melalui perusaahan Pasarnya, sesuai harapan pedagang dan sebagai aprisiasi dan pengawalan dari “ Kebijakan Strategis “ Pemerintah, dijaman pemerintahan AA. Tarmana lalu sampai pemerintahan Kang Oded upaya pengawalan tersebut di lakukan, sepertihalnya di saat Direktiur Pasar Kota Bandung di jabat Hery Heryawan ada upaya diawali dengan perjanjian pengelolaan sampah bersamaa PT. Ginanjar, tegasnya.
Ketua Umum PMPR Indonesia R, Joker, akan ikut serta dalam pengawalan kebijakan strategis tersebut, yang di mulai oleh pemerintahan AA.Tarmana hingga Kang Oded, karena hal ini merupakan kewajiban pemerintah atas Pedagang tradisional, kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat perlu mengapresiasi, mengawal dan mengawasi.dan kebijakan Strategi tersebut perlu kiranya di ketahui oleh Pemerintahan selanjutnya.baik Legfislatifnya atau Eksekutifnya.
Maka dalam percepatan proses kebijakan strategis tersebut, perlu Pemerintah Kota Bandung dengan dinas terkait turun tangan dalam penyelesaian Aset Pasar Induk Gedebage yang begitu luas sekitar 48.140 M2, tidak membiarkan Perusahaan Pasar sendirian memutuskan masalah asset pasar Gedebage.
Maka perlu tahapan-tahapan dan melakukan pengukuran ulang asset khususnya Fasum dan Fasos, juga meminta kepada DPRD Kota Bandung selalu ikut mengawasi guna tercapainya harapan para Pedagang Tradisional yang ada di Pasar Induk Gede Bage.
Ketua Umum PMPR Indonesia R. Joker pun menegaskan dalam masalah Pasar induk Gedebage pun dalam masa transisi tersebut perlu adanya pengawalan dan pengawasan bukan hanya pemerintahdan Legislatif saja ,sudah barangtentu peran aktif dari APH yang perlu turun lansung ke pasar induk Gede Bage dalam upaya perlindungan pedagang tradisional tersebut,karena yang kami hawatirkan adanya pelanggaran hukum baik pembiaran atas asset Gedebage dan penyimpangan dalam bentuk anggaran, tutupnya.
Team.
About Author
