REPORTASEJABAR.COM -Desa Laju, 4 Februari 2025 – Pernyataan kontroversial dilontarkan Ketua BPD Desa Laju, Najamudin, terkait dugaan korupsi dana desa yang dilaporkan oleh Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Laju (HIMPEL). Dalam sebuah perdebatan yang terjadi Selasa pagi sekitar pukul 09.07 WIB, Najamudin membantah keras adanya korupsi di Desa Laju. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh seorang warga Desa Laju yang enggan disebutkan namanya kepada media Panca Buana News.

Perdebatan tersebut berpusat pada laporan HIMPEL mengenai dugaan penyelewengan anggaran dalam pengelolaan APBDes Desa Laju. Menurut warga yang menjadi saksi, Najamudin menyatakan, “Tak ada kasus korupsi seperti yang dibilang oleh adik-adik HIMPEL.”

Lebih lanjut, Najamudin menambahkan bahwa jika pun ada temuan penyelewengan dana, jumlah yang kecil, misalnya Rp 70 juta, bisa dikembalikan tanpa perlu proses hukum. “Kalau pun ada korupsi senilai 70 juta itu bisa dikembalikan, tidak selalu harus diproses hukum,” tegasnya.

Pernyataan ini langsung menuai kritik dari Ketua Umum HIMPEL yang dikonfirmasi terpisah. Ia membenarkan bahwa HIMPEL telah secara resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa, ADD, dan PADes. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap BPD yang dianggapnya bungkam dan tidak menjalankan tugas pengawasan dengan semestinya.

“Kami kecewa dengan sikap yang diambil oleh BPD yang bungkam terhadap persoalan di Desa Laju. Padahal mereka tahu jika ada penyelewengan anggaran di dalamnya, namun justru enggan melaporkan,” ungkap Ketua Umum HIMPEL.

Pernyataan yang saling bertolak belakang ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan dana desa di Desa Laju. Publik menantikan langkah selanjutnya dari pihak berwenang untuk menyelidiki laporan HIMPEL dan mengklarifikasi pernyataan kontroversial dari Ketua BPD tersebut. Kasus ini menjadi sorotan dan menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pengelolaan keuangan desa.