KDS: Pemkab Bandung Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD, Target WTP ke-10 -

KABUPATEN BANDUNG — Reportasejabar.com Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Kamis (30/4/2026).

KDS menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah. Ia menegaskan, seluruh masukan tersebut akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami dalam meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujar KDS.

Dalam kesempatan tersebut, KDS juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10. Menurutnya, capaian tersebut membutuhkan sinergi dan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif.

Selain itu, KDS mengungkapkan capaian positif kinerja Pemkab Bandung berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 terhadap kinerja tahun 2024, dengan nilai 3,6154 dan masuk ke dalam kategori “Kinerja Tinggi”. Capaian ini menjadikan Kabupaten Bandung berada di peringkat ke-3 secara nasional. Padahal sebelumnya, Kabupaten Bandung berada di peringkat 172.

KDS menilai, peningkatan signifikan tersebut merupakan hasil kolaborasi semua pihak, termasuk DPRD dan seluruh ASN.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, baik DPRD sebagai mitra strategis maupun seluruh ASN yang terus berinovasi dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, KDS menyebutkan bahwa hingga awal triwulan kedua 2026, penyerapan anggaran telah mencapai 24 persen dan pendapatan daerah sebesar 28 persen. Pemkab Bandung, lanjutnya, akan terus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui evaluasi tata ruang bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami juga akan mengurangi program yang bersifat seremonial dan lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: Humas Pemkab Bandung – Diskominfo/sy

Editor: Tri