
Reportasejabar.com -KAB. BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna sudah merampungkan roadshow kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 31 kecamatan Kabupaten Bandung.
Setelah roadshow pertama dilaksanakan di Kecamatan Rancabali beberapa waktu lalu dan terakhir dilaksanakan di Kecamatan Pacet dan Kertasari Kabupaten Bandung pada Rabu (15/10/2025).
Pada pelaksanaan roadshow KDKMP Bupati Bandung bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Dindin Syahidin beserta jajaran OPD lainnya itu, setiap pertemuan menghadirkan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketua BUMDes dan Ketua BPD di masing-masing desa maupun kelurahan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan program strategis nasional KDKMP lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Selain itu membangkitkan semangat masyarakat untuk lebih produktif.
“Hubungan KDKMP dengan MBG (Makan Bergizi Gratis) sangat erat kaitannya. KDKMP untuk mendorong atau supporting program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program Pak Presiden yang saat ini sudah berjalan, walaupun belum 100 persen,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna saat menyampaikan arahannya di Aula Kecamatan Pacet, Rabu sore.
Program Presiden lainnya, kata Kang DS, Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini diberikan kepada warga masyarakat Indonesia, yang masuk desil satu dan desil dua.
“Bagi masyarakat yang betul-betul miskin ekstrem,” katanya.
Ia menyebutkan di Kabupaten Bandung sudah ada Sekolah Rakyat rintisan SMP dan SMA yang ditempatkan di kawasan Stadion Si Jalak Harupat.
“Bagi siswa dan siswi yang sekolah di Sekolah Rakyat, semuanya ditanggung pemerintah dan gratis. Apabila orang tuanya belum memiliki rumah, maka langsung diberikan rumah oleh pemerintah. Apabila orang tuanya belum punya pekerjaan, maka dilatih untuk bisa menjadi profesional. Setelah dilatih, kemudian tidak punya modal usaha, maka dibiayai oleh pemerintah. Itu program Sekolah Rakyat,” tuturnya.
Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, kata Kang DS, Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di kawasan Ciwidey. Mulai dari SD, SMP dan SMA, maka setelah selesai sekolah SLTA bisa langsung bekerja atau melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan cara gratis.
Lebih lanjut Kang DS menyoroti KDMP. Ia menyebutkan hadirnya KDMP beda dengan koperasi lainnya. KDMP lahir didukung oleh pemerintah, bahkan Presiden memerintahkan melalui Menko bahwa bank Himbara harus mensupport dan mendukung pemberian pembiayaan permodalan kepada KDMP.
“Untuk mensupport permodalan, desa sebagai penanggung jawab. Kalau misalkan KDMP pinjam ke bank Himbara,” katanya.
Bupati mengatakan apabila program KDMP ini dilaksanakan sebaik-baiknya dan sukses, maka ada dua manfaat. Pertama, bagi desa itu hadirnya dana desa itu dari pemerintah pusat tetap bisa dilaksanakan untuk pembangunan. Kedua, ada penambahan pendapatan asli desa berasal dari hasil SHU (Sisa Hasil Usaha) dari KDMP.
“Keuntungan atau benefitnya 20 persen dari SHU KDMP tersebut. Modal usaha KDMP bisa dari ADPD melalui mekanisme musdes (musyawarah desa),” katanya.
Kang DS meminta bantuan kepada para Kepala Desa, Ketua KDMP, Ketua BUMDes dan Ketua BPD untuk melaksanakan roadshow ke setiap Dusun. Kemudian mengundang para RT untuk melaksanakan diskusi dan mensosialisasikan KDMP lahir. Selain itu untuk mencatat potensi di masing-masing dusun.
T Sam:
Kang DS: Program KDKMP Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan
Bupati Kang DS: KDKMP Membangkitkan Semangat Masyarakat Lebih Produktif
Bupati Bandung Siapkan Penyertaan Modal Rp10 Miliar Untuk 100 KDMP yang Sudah Jalan
Bupati Kang DS Sebut Roadshow KDMP ke Desa hingga Dusun Untuk Mengetahui Potensi di Desa
Di Kecamatan Pacet dan Kertasari,
Roadshow Terakhir Bupati Bandung Soroti KDMP
Bupati Bandung Instruksikan Kepala Desa dan Ketua KDMP Roadshow ke Tingkat Dusun
KAB. BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna sudah merampungkan roadshow kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 31 kecamatan Kabupaten Bandung.
Setelah roadshow pertama dilaksanakan di Kecamatan Rancabali beberapa waktu lalu dan terakhir dilaksanakan di Kecamatan Pacet dan Kertasari Kabupaten Bandung pada Rabu (15/10/2025).
Pada pelaksanaan roadshow KDKMP Bupati Bandung bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Dindin Syahidin beserta jajaran OPD lainnya itu, setiap pertemuan menghadirkan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketua BUMDes dan Ketua BPD di masing-masing desa maupun kelurahan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan program strategis nasional KDKMP lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Selain itu membangkitkan semangat masyarakat untuk lebih produktif.
“Hubungan KDKMP dengan MBG (Makan Bergizi Gratis) sangat erat kaitannya. KDKMP untuk mendorong atau supporting program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program Pak Presiden yang saat ini sudah berjalan, walaupun belum 100 persen,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna saat menyampaikan arahannya di Aula Kecamatan Pacet, Rabu sore.
Program Presiden lainnya, kata Kang DS, Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini diberikan kepada warga masyarakat Indonesia, yang masuk desil satu dan desil dua.
“Bagi masyarakat yang betul-betul miskin ekstrem,” katanya.
Ia menyebutkan di Kabupaten Bandung sudah ada Sekolah Rakyat rintisan SMP dan SMA yang ditempatkan di kawasan Stadion Si Jalak Harupat.
“Bagi siswa dan siswi yang sekolah di Sekolah Rakyat, semuanya ditanggung pemerintah dan gratis. Apabila orang tuanya belum memiliki rumah, maka langsung diberikan rumah oleh pemerintah. Apabila orang tuanya belum punya pekerjaan, maka dilatih untuk bisa menjadi profesional. Setelah dilatih, kemudian tidak punya modal usaha, maka dibiayai oleh pemerintah. Itu program Sekolah Rakyat,” tuturnya.
Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, kata Kang DS, Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di kawasan Ciwidey. Mulai dari SD, SMP dan SMA, maka setelah selesai sekolah SLTA bisa langsung bekerja atau melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan cara gratis.
Lebih lanjut Kang DS menyoroti KDMP. Ia menyebutkan hadirnya KDMP beda dengan koperasi lainnya. KDMP lahir didukung oleh pemerintah, bahkan Presiden memerintahkan melalui Menko bahwa bank Himbara harus mensupport dan mendukung pemberian pembiayaan permodalan kepada KDMP.
“Untuk mensupport permodalan, desa sebagai penanggung jawab. Kalau misalkan KDMP pinjam ke bank Himbara,” katanya.
Bupati mengatakan apabila program KDMP ini dilaksanakan sebaik-baiknya dan sukses, maka ada dua manfaat. Pertama, bagi desa itu hadirnya dana desa itu dari pemerintah pusat tetap bisa dilaksanakan untuk pembangunan. Kedua, ada penambahan pendapatan asli desa berasal dari hasil SHU (Sisa Hasil Usaha) dari KDMP.
“Keuntungan atau benefitnya 20 persen dari SHU KDMP tersebut. Modal usaha KDMP bisa dari ADPD melalui mekanisme musdes (musyawarah desa),” katanya.
Kang DS meminta bantuan kepada para Kepala Desa, Ketua KDMP, Ketua BUMDes dan Ketua BPD untuk melaksanakan roadshow ke setiap Dusun. Kemudian mengundang para RT untuk melaksanakan diskusi dan mensosialisasikan KDMP lahir. Selain itu untuk mencatat potensi di masing-masing dusun.
Misalnya, mencatat berapa petani yang sudah bercocok tanam padi, sebab ada 29 macam kebutuhan untuk mensuplai dapur MBG. Mulai dari beras, daging ayam, daging sapi, tahu, tempe, minyak, bayem, buah-buahan dan lain-lain.
Bupati Bandung berharap warga yang masih menganggur untuk diajak dalam program KDMP dan MBG ini, supaya mendapatkan penghasilan. Warga bisa membuka usaha budidaya ikan lele melalui bioflok, dan ikan lelenya untuk suplai ke dapur MBG.
“Satu dapur MBG membutuhkan 40 kolam bioflok,” katanya.
Ia menjelaskan penerima manfaat program MBG di Kabupaten Bandung sebanyak 1,263 juta jiwa dengan anggaran Rp5,4 triliun setahun. Kebutuhan bahan pokoknya tidak kurang dari Rp3,4 triliun. Rata-rata belajar ke KDMP sebesar Rp12 miliar per tahun.
“Modal usaha KDMP bisa dari investor. Sah, sah,” ucapnya.
Tahun depan 2026, Bupati Bandung menegaskan bahwa ia akan menyiapkan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar untuk minimal 100 KDMP dan masing-masing mendapatkan Rp100 juta.
“Syaratnya, koperasinya harus sudah aktif dan jalan,” katanya.
Setelah hari Rabu ini terakhir melaksanakan roadshow di tingkat kecamatan, Kang DS kedepan akan melaksanakan roadshow ke masing-masing desa hingga dusun. Sehingga, potensi di masing-masing desa bisa diketahui.
“Untuk mengetahui desa (KDMP) mana yang sudah jalan dan desa mana yang belum jalan. Kenapa belum jalan, saya ingin diskusi dengan pengurus KDMP-nya, karena saya selaku Ketua Satgas KDKMP Kabupaten Bandung,” katanya.
Bupati Bedas mencontohkan desa di Kecamatan Pangalengan ada yang sudah jalan koperasinya dan diperkirakan mendapatkan keuntungan Rp1,4 miliar per tahun. Dari keuntungan usaha itu, desa mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar Rp 300 juta per tahun.
“Untuk itu, kembali ke potensi masing-masing desa. Insya Allah potensi di masing-masing desa bisa tersalurkan melalui KDMP untuk suplai kebutuhan di dapur MBG,” ujarnya.
Menurut Ketua Harian APKASI ini, KDMP bisa kerja sama dengan KDMP lainnya dalam upaya meningkatkan usahanya. Dengan harapan masyarakat menerima manfaat dari program Presiden Prabowo ini. (Tri)