Kab. Bandung – Reportasejabar.com Transparansi anggaran negara kembali dipertanyakan. Proyek pembangunan rabat beton yang saat ini dikerjakan di wilayah RW 19, Desa Mandala Haji, Kecamatan pacet, Kabupaten Bandung diduga kuat merupakan “proyek siluman”.
Dugaan tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen GRIB JAYA, organisasi masyarakat yang fokus melakukan pemantauan terhadap program-program pemerintah, saat melakukan investigasi ke lokasi pada Rabu 08 juli 2026.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tim GRIB JAYA menemukan sejumlah kejanggalan yang berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi publik.
Di lapangan kami menemukan beberapa kejanggalan. Pertama, tidak ada papan informasi proyek sama sekali. Kedua, warga desa dan beberapa ormas di lapangan tidak mengetahui siapa pelaksananya dan siapa konsultan proyek ini, tegas Sekjen GRIB JAYA.
Papan proyek merupakan kewajiban hukum bagi setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara, baik APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota. Tujuannya agar masyarakat dapat mengawasi sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, dan jangka waktu pelaksanaan.
Pemerintah Desa Mengaku Tidak Mengetahui
Kejanggalan semakin menguat setelah tim meminta keterangan dari warga setempat. Menurut penuturan Bapak Kadus Jajang, salah seorang warga RW 19, pihak pemerintahan Desa Mandala Haji pun mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai proyek tersebut.
Pak Kadus Jajang sudah memberikan keterangan bahwa dari pihak desa juga tidak tahu ini proyek dari mana dan siapa yang pegang. Tiba-tiba sudah ada pekerja saja, ujarnya.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin sebuah proyek fisik bisa dikerjakan di wilayah desa tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan pemerintah desa setempat.
GRIB JAYA Desak Penghentian Sementara dan Audit
Menyikapi temuan tersebut, GRIB JAYA secara resmi mendesak kepada pihak-pihak terkait untuk segera mengambil langkah.
Kami mendesak Dinas PUPR Kabupaten Bandung, Camat Pacet dan Kepala Desa Mandala Haji untuk segera turun ke lapangan. Hentikan dulu pekerjaan ini sampai ada kejelasan legalitas dan penanggung jawabnya. Jangan sampai ini menjadi bancakan dan merugikan keuangan negara, desaknya.
GRIB JAYA juga mengingatkan bahwa setiap penggunaan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Keterbukaan informasi adalah kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dan pembangunan yang asal-asalan.
Tanggapan dan Konfirmasi
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek di lapangan belum diketahui identitasnya dan belum dapat dimintai konfirmasi.
Kami akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Bandung dan Pemerintah Desa Mandala Haji untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait proyek ini.
Kami mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi setiap pembangunan di lingkungannya. Jika menemukan kejanggalan, laporkan kepada pihak berwenang.
Transparansi Anggaran, Kunci Pembangunan Berkualitas.
Tim
























