admin
Bandung .Reportasejabar.com Oky Nugraha Sosrowiryo, aktivis anti-korupsi yang juga menjabat Kepala Deputi Investigasi Korupsi GMPK DPW Jawa Barat, membeberkan temuan panas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025 per 7 Desember 2025, tercatat adanya kelebihan pembayaran mencapai Rp9.157.645.850,75 di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
Angka fantastis itu ditemukan pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan dan Jembatan. Padahal, dari total pagu anggaran Rp1,97 triliun, realisasi fisik dan keuangan baru mencapai 66,24 persen.
“Kami menyebut ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kelalaian yang sangat mencolok. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, kualitas di bawah standar SNI, namun pembayaran justru dilakukan secara penuh,” tegas Oky dalam keterangannya, Senin (7/5).
Menurut Oky, temuan BPK menunjukkan ketebalan perkerasan jalan dan kepadatan aspal banyak yang tidak memenuhi kontrak. Seharusnya, hal ini menjadi dasar pengurangan pembayaran atau penolakan pembayaran hingga pekerjaan diperbaiki. Namun fakta di lapangan, uang negara justru mengalir deras.
“Ini pelanggaran nyata terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa. Indikasi kuat terjadi karena lemahnya pengawasan Pengguna Anggaran dan lunaknya penegakan aturan oleh Pejabat Pembuat Komitmen,” ujarnya.
Oky menekankan, kerugian negara senilai Rp9 miliar lebih itu harus segera dikembalikan ke kas daerah. Ia menuntut Gubernur Jawa Barat tidak main-main dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
“Jangan ada kompromi. Siapa yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggung jawaban. Uang rakyat tidak boleh dibuang sia-sia hanya karena kelalaian atau kesengajaan,” tegas Oky.
Red.Deudeu
About Author
