REPORTASEJABAR.COM -Jakarta, 25 April 2025 (GMOCT) – Penurunan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dari sektor parkir tahun 2024 sebesar Rp8,9 miliar memicu desakan pencopotan Kepala Unit Pengelola (UP) Parkir. Tudingan lemahnya pengawasan dan praktik oknum yang bermain menjadi sorotan. Pengamat perkotaan, Juharto Harianja, S.H., menyatakan potensi UP Parkir sangat besar, namun pemasukannya jauh dari optimal. Ia menduga kebocoran PAD mengalir ke kantong oknum pejabat.

“Maraknya parkir liar yang tidak masuk ke PAD DKI seharusnya bisa dicegah jika tidak ada kepentingan oknum,” tegas Juharto kepada media di Balaikota DKI, Kamis (24/04/2025). Ia juga mendorong optimalisasi Terminal Parkir Elektronik (TPE) di 31 ruas jalan yang dinilai belum maksimal sejak diterapkan pada 2016. Juharto mendesak Gubernur DKI Jakarta mengevaluasi dan mengganti Kepala UP Parkir yang dinilai bertanggung jawab atas penurunan pendapatan.

Desakan serupa datang dari Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta. Ketua Pansus Perparkiran, Jupiter, didampingi Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino, menyatakan banyak fasilitas publik yang disalahgunakan menjadi lahan parkir liar. “Banyak ruang-ruang fasilitas publik yang dijadikan parkir liar, ini sangat menyalahi aturan,” kata Jupiter. Wibi menambahkan, anggota pansus perlu fokus mengatasi parkir liar untuk mendukung Jakarta sebagai kota bisnis global.

Informasi yang dihimpun Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), melalui media online Kabarsbi (anggota GMOCT), menyebutkan Kepala UP Parkir DKI, Adjie Kusambarto, tengah bermasalah di Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi di lingkungan UP Parkir Dishub DKI Jakarta tahun 2018-2022. Kejaksaan Tinggi masih mendalami kasus ini.

Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio, menyatakan, “Kasus ini menunjukkan urgensi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD. GMOCT akan terus mengawal proses hukum dan mendorong reformasi pengelolaan parkir di DKI Jakarta agar PAD dapat optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.”

Adjie Kusambarto hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait tudingan tersebut. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta segera membenahi pengelolaan perparkiran dan mencopot Kepala UP Parkir untuk mencegah kebocoran PAD yang lebih besar lagi. Penurunan PAD sebesar Rp8,9 miliar ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan menegakkan aturan.