admin
Garut.REPORTASEJABAR.COM –
Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai rencana reaktivasi jalur kereta api Garut–Cikajang,
Paguyuban Warga Bantaran Rel Garut (PWMBR) di kelurahan Jaya waras Kecamatan Tarogong kidul, rabu,16/04/2025 menyampaikan keberatan dan penolakan atas rencana tersebut dengan mempertimbangkan belum adanya kejelasan dan urgensi dari rencana program tersebut.
Alimudin sebagai Sekretaris dari PWMBR menolak keras terhadap proyek Reaktivasi PT KAI yang akan mengaktifkan Angkutan masal darat tersebut dari Garut – Cikajang apabila Proyek itu tidak berpihak terhadap keadilan bagi masyarakat,” ungkapnya.
lebih lanjut Alimudin menyampaikan beberapa pernyataan diabtaranya :
- Meminta diadakan dialog terbuka antara Gubernur, PT KAI, DPRD Jawa Barat, dan PWMBR. Dialog juga harus melibatkan Pemerintah Kabupaten Garut: Bupati, Wakil Bupati, Dishub, dan DPRD Garut.
- Memohon penjelasan resmi mengenai tahapan dan arah reaktivasi Garut–Cikajang.
- Mempertanyakan feasibility study proyek ini: apakah benar-benar layak dan pro-rakyat?
- Meminta proyek ini tidak menciptakan bencana sosial, terutama bagi warga bantaran rel yang akan tergusur.
- Mempertimbangkan dampak pada transportasi lokal, termasuk sopir angkot dan elf yang bisa kehilangan mata pencaharian.
- Meminta penjelasan soal urgensi proyek ini: apakah benar ini kebutuhan mendesak bagi rakyat Garut ?
Jika semua hal di atas diabaikan, maka dengan tegas kami menyatakan :
KAMI MENOLAK reaktivasi jalur Garut–Cikajang yang tidak transparan, tidak adil, dan tidak melibatkan masyarakat terdampak secara langsung,”pungkanya.
Demikian pernyataan alimudin yang di sampaikan secara terbuka agar pihak Gubernur dapat mendengarkan suara warga sepanjang jalur rel dari Garut sampai Cikajang dan Ia mengajak membuka ruang dialog demi pembangunan yang berkeadilan dan manusiawi.
Red.DEUDEU
About Author
