REPORTASEJABAR.COM -Pekanbaru, Riau – Banjir luapan Sungai Siak yang baru-baru ini merendam sekitar 3000 rumah di tiga kecamatan di Pekanbaru, Riau, khususnya Kecamatan Rumbai, menimbulkan kecaman dari Forum LSM Riau Bersatu. Mereka menilai Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Riau telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Sumber Daya Air (SDA) dan terkesan “cuci tangan”.

Informasi diperoleh dari Tim media online Laskarbhayangkaranews yang tergabung dalam GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama). Dalam audiensi di Kantor BWSS III pada Jumat (21/03/2025), Koordinator Investigasi DPP Forum LSM Riau Bersatu, Devut Amriady, menyatakan bahwa banjir seharusnya dapat diantisipasi. Terdapat 14 pintu air yang seharusnya berfungsi sebagai pengendalian banjir, namun sejumlah pintu air ditemukan hilang dan pompa air rusak, termasuk Pompa Parit Belanda.

“Baru setelah air meluap, baru diketahui ada pintu air yang hilang dan pompa rusak. Ini sangat parah!” ungkap Devut, yang juga ahli konstruksi. Ia mencurigai adanya kejanggalan dalam proses lelang, pekerjaan fisik, dan perawatan infrastruktur pengendalian banjir. Devut juga menyoroti kerusakan Jalan Nelayan sepanjang 2 km akibat truk bermuatan 55 ton yang membawa material proyek melintas di jalan yang tidak sesuai standar. Ia menuntut perusahaan yang mengerjakan proyek di bawah kendali BWSS III untuk bertanggung jawab. Devut juga menyinggung keterlibatan seorang Anggota DPD RI dari Riau dalam proyek tersebut.

Ketua Umum Forum LSM Riau Bersatu, Ir. Robert Hendriko, SH., MH., menyesalkan sikap BWSS III yang dinilai tertutup dan mengabaikan surat permohonan audiensi sebanyak dua kali sebelum akhirnya pertemuan terlaksana tanpa dihadiri langsung Kepala BSWW III Riau, Syauqiyatul Afnani Rangkuti, S.T., M.T. Robert juga mempertanyakan perencanaan proyek yang dianggap kurang matang dan mempertanyakan keberadaan oknum TNI di lokasi proyek. “Kami meragukan perencanaan yang kurang matang dan transparansi anggaran,” tegas Robert.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BWSS III memberikan klarifikasi normatif. Efendi Saputra (Kepala PJSA) menyatakan tanggung jawab kawasan sungai ada di pusat, Tomi (PPK Sungai) menjelaskan proyek masih berjalan, Hotmauli Tampubolon (PPK OP SDA II) menuding terbatasnya biaya perawatan sebagai penyebab pengawasan pintu air tidak maksimal. Terkait keberadaan TNI, dijelaskan bahwa mereka hadir untuk mencegah dampak sosial.

Ketidakhadiran Kepala Balai dan jawaban-jawaban yang dinilai kurang memuaskan dari perwakilan BWSS III semakin memperkuat dugaan kurangnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan SDA di Riau. Forum LSM Riau Bersatu dan LSM Gakorpan DPD Prov. Riau mendesak perbaikan infrastruktur dan investigasi menyeluruh atas permasalahan ini. Hadir dalam audiensi tersebut perwakilan dari berbagai media, termasuk kanalvisual.com dan riaulapor.com.