Gubernur Dedi Mulyadi Mengkritik program Manasik Haji Tingkat Sekolah Paud Dan Tk Alimudin Garbiz Tokoh Pendidikan Garut Merasa Geram

Garut. reportasejabar.com -Alimudin Garbiz salah satu tokoh Pendidik di Kabupaten Garut, Warga Jawa barat menilai bahwa,” Pidato Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu, yang berangapang program manasik haji bagi anak-anak usia dini hanya membebani orang tua dan seolah tidak memiliki urgensi, itu benar-benar menyentak hati saya,” tandasnya.

Pernyataan tersebut lanjut Alimudin, mengabaikan kerja keras para guru, lembaga pendidikan, serta organisasi seperti Himpaudi, IGTK, IGRA, dan Dinas Pendidikan yang telah bertahun-tahun mengembangkan program ini demi pendidikan anak-anak.

Alasan yang dikemukakan, yaitu bahwa program ini membebani orang tua, tentu patut dikritisi, padahal Manasik haji di sekolah hanya dilakukan setahun sekali sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pembelajaran nilai-nilai Islam. Selain itu, tuduhan bahwa program ini hanya dijadikan lahan bisnis oleh para guru dan penyelenggara sangat tidak berdasar serta melukai perasaan para pendidik. Mereka yang menuduh seperti itu tampaknya belum pernah benar-benar terlibat dalam kegiatan ini di lapangan.

Faktanya, penyelenggaraan manasik haji memang memerlukan biaya, mulai dari pembuatan miniatur Ka’bah, transportasi, hingga penyewaan tempat yang layak. Jika memang dianggap memberatkan orang tua, pertanyaannya adalah : apakah Kang Gubernur itu siap mengalokasikan dana dari APBD Jawa Barat untuk membantu pembiayaan program ini ?

Sebagai Kepala Daerah, tugas Gubernur bukan hanya mengkritisi dan mengutak-atik program yang sudah berjalan baik, tetapi juga memberikan solusi kongkrit. Jika Kang Dedi merasa bahwa manasik haji membebani orang tua, seharusnya Dia berupaya meringankan beban tersebut, bukan malah menghapus programnya begitu saja.

Di sisi lain, kita juga perlu bertanya, berapa anggaran yang saat ini disediakan untuk kesejahteraan para guru PAUD di Provinsi Jawa Barat ? .. Apakah mereka sudah mendapatkan perhatian yang layak ?.. Faktanya, masih banyak guru PAUD yang menerima gaji sangat minim, bahkan ada yang hanya mendapat Rp.100.000 /per bulan atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Jika Kang Gubernur Jabar benar-benar peduli terhadap pendidikan, seharusnya alokasi anggaran untuk mereka menjadi prioritas, bukan malah mencabut program-program yang sudah berjalan dengan baik.

Lebih jauh lagi, kebijakan Pemimpin Daerah harus adil dan seimbang. Jika Kang Dedi ingin mengadakan berbagai acara budaya dan pesta rakyat, maka program pendidikan religius seperti manasik haji juga seharusnya tetap didukung. Pendidikan agama merupakan bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda. Jangan sampai program yang memiliki nilai pendidikan dan moral yang tinggi justru diberangus atas nama efisiensi atau alasan lain yang kurang berdasar.

Sebagai masyarakat Jawa Barat, kami menunggu tindakan nyata dari Kang Gubernur Jabar, bukan hanya kritik terhadap program yang sudah berjalan baik. Jika benar-benar ingin membantu dunia pendidikan, maka alokasikanlah anggaran yang cukup bagi para guru dan dukung program-program yang telah terbukti memberikan manfaat bagi anak-anak kita. Kesejahteraan guru dan pendidikan karakter anak-anak adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.

Di lain pihak seorang Pemerhati Pendidikan Islam di Garut selatan Ust. Ambas mengatakan bahwa,” Pernyataan Gubernur Tiktok Dedi Mulyadi itu merupakan prilaku hanya ingin cari perhatian dari kalangan Praktisi Pendidik Islam di Jawa Barat sehingga memancing untuk konplik internal di kalangan umat Islam itu sendiri,” ungkapnya.
Red.DEUDEU

About Author

  • Related Posts

    Kuasa Hukum Kawiro Susilo: Kasus RDL adalah Sengketa Administratif, Bukan Tindak Pidana

    Reportasejabar.com – Jakarta, 12 Juni 2026| Sidang perkara Nomor 410/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara memasuki agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa Kawiro Susilo. Melalui tim kuasa hukumnya diwakili oleh…

    Read more

    Continue reading
    Kenali Prosedur dan Syarat Pemecahan Bidang Tanah

    Reportasejabar.com – Jakarta, Pemecahan bidang tanah menjadi salah satu layanan pertanahan yang cukup banyak diajukan masyarakat di Kantor Pertanahan. Proses ini umumnya dilakukan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembagian warisan, penjualan…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Wakapolri Hadir di Tengah Warga, Dorong Kesehatan Masyarakat Bogor

    • By admin
    • Juni 14, 2026
    • 7 views
    Wakapolri Hadir di Tengah Warga, Dorong Kesehatan Masyarakat Bogor

    Asops Kasdam Jaya Tinjau Langsung Pengamanan Aksi Unjuk Rasa, Wujud Sinergitas TNI-Polri di Jakarta

    • By admin
    • Juni 14, 2026
    • 10 views
    Asops Kasdam Jaya Tinjau Langsung Pengamanan Aksi Unjuk Rasa, Wujud Sinergitas TNI-Polri di Jakarta

    Kejaksaan, Kortastipidkor Polri, KPK, dan Ombudsman RI Didesak Usut Dugaan Mark Up Dana BOS di SMPN 2 Sindangagung Kuningan

    • By admin
    • Juni 14, 2026
    • 13 views
    Kejaksaan, Kortastipidkor Polri, KPK, dan Ombudsman RI Didesak Usut Dugaan Mark Up Dana BOS di SMPN 2 Sindangagung Kuningan

    Pangdam III/Slw Pimpin Upacara Hut Menwa Mahawarman yang Ke 67 Tahun 2026

    • By admin
    • Juni 14, 2026
    • 20 views
    Pangdam III/Slw Pimpin Upacara Hut Menwa Mahawarman yang Ke 67 Tahun 2026

    LPK-RI Desak Penegak Hukum Ungkap Dugaan Penyimpangan Dana BOS dan Lindungi Kebebasan Pers di Kuningan

    • By admin
    • Juni 14, 2026
    • 15 views
    LPK-RI Desak Penegak Hukum Ungkap Dugaan Penyimpangan Dana BOS dan Lindungi Kebebasan Pers di Kuningan

    Kapolda Jabar Ajak Personel Jaga Kebugaran Melalui Lari Bersama

    • By admin
    • Juni 13, 2026
    • 17 views
    Kapolda Jabar Ajak Personel Jaga Kebugaran Melalui Lari Bersama