REPORTASEJABAR.COM -Pemalang, Jawa Tengah, 21 Maret 2025 – Program 100 hari kerja Bupati Pemalang kembali diwarnai demonstrasi. Aliansi Kesetiakawanan Sosial menggelar aksi di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Pemalang pada Jumat (21/3/2025), menyuarakan dugaan pungutan infaq di sekolah-sekolah dan praktik pungli lainnya. Aksi yang dipimpin Andi Rahmat dan Hamu Fauzi, serta diikuti mahasiswa PMII, ini berujung audensi dengan perwakilan Pemerintah Daerah. Informasi ini didapatkan GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media Detikperistiwa, salah satu anggotanya.

Massa aksi menyoroti dugaan pungutan infaq di SD dan SMP yang sempat viral di media sosial. Mereka juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana publik, termasuk potensi penyalahgunaan dana infaq tanpa kejelasan mekanisme akuntabilitas. Selain itu, aksi juga menyoroti dugaan pengondisian penjualan foto Bupati dan Wakil Bupati, serta program-program yang dinilai lebih berorientasi pada pencitraan daripada pembangunan nyata.

Audiensi dihadiri Inspektur Inspektorat Edi Susilo Temu Raharjo, S.T., Kepala Baznas Agus Nurkholis, Kepala Kesbangpol Bagus Sutopo, S.STP., M.AP., Kepala Satpol PP Drs. Ahmad Hidayat, M.M., dan Kepala Diskominfo Joko Ngatmo.

Andi Rahmat, Koordinator aksi, menyatakan keprihatinannya atas kondisi Pemalang yang masih tertinggal dan mendesak transparansi pengelolaan dana publik untuk mencegah praktik pungli. Kepala Kesbangpol Bagus Sutopo menyatakan kesediaan pemerintah daerah untuk berdiskusi dan mencari solusi, namun menekankan pentingnya pendekatan sistematis.

Meskipun ada kesepakatan untuk menyusun forum diskusi lebih lanjut, Aliansi Kesetiakawanan Sosial menegaskan akan tetap mengawal isu ini hingga ada kejelasan yang memuaskan. Mereka juga akan menyusun resume dan review terkait dugaan pungli dan membentuk forum diskusi untuk mencari solusi konkret. Andi Rahmat juga menyoroti perlunya SOP yang lebih jelas dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana infaq Ramadan, dan mendesak agar masalah pemotongan THR bagi pegawai juga diusut.

Hamu Fauzi menambahkan, masyarakat Pemalang tidak ingin “Tsunami Birokrasi” terulang seperti pada periode Bupati MAW sebelumnya, dan mendesak Inspektorat Kabupaten Pemalang untuk benar-benar menjalankan fungsinya.