Satgas OMB Polda Kalbar Dampingi Petugas Bawaslu dan Satpol PP Lakukan Penurunan APK

REPORTASEJABAR.COM -Pontianak Kalbar -Satuan Tugas Operasi Mantap Brata (OMB) Polda Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan pendampingan terhadap penurunan baliho, spanduk, dan Alat Peraga Kampanye (APK) lainnya pada masa tenang Pemilu 2024 di wilayah Kalbar, Senin 12/02/2024.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto S.IK M.H melalui Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya S.IK., M.M saat dikonfirmasi media menyampaikan Masa tenang dimulai pada hari Sabtu, 10 Februari 2024, pukul 00.00 WIB hingga hari Pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Pada masa ini, semua kegiatan kampanye, termasuk pemasangan dan penayangan APK, dilarang.

“Satgas OMB Polda Kalbar bersama Bawaslu dan KPU melakukan patroli gabungan untuk memastikan seluruh APK diturunkan,” kata Kabid Humas Polda Kalbar,

Petit menjelaskan, patroli gabungan ini dilakukan di seluruh wilayah Kalbar, dengan fokus pada daerah-daerah yang terdapat banyak APK.

“Petugas patroli akan menegur dan meminta kepada pemilik APK atau tim kampanye untuk menurunkan APK secara sukarela,” ujarnya.

Petit menambahkan, jika pemilik APK tidak mau menurunkan APK secara sukarela, maka petugas Bawaslu, Satpol PP dan Polri akan membantu untuk bersama sama dmenurunkan APK tersebut sampai bersih

“Kita tidak ingin ada pelanggaran di masa tenang ini. Oleh karena itu, kita minta kepada semua pihak untuk mentaati aturan dan menjaga kondusifitas keamanan di masa tenang ini,” tegasnya.

Dalam patroli gabungan ini Polri akan memantau penurunan Baliho dan APK oleh masing -masing Tim Sukses, hal ini dilakukan hingga akhir masa tenang Pemilu 2024, Kegiatan ini merupakan Upaya Polda Kalbar dalam menjalankan tugas membatu pihak penyelenggara Pemilu serta menjaga Siskamtibmas menjelang masa pencoblosan tetap aman dan kondusif.
Tutup Kabid Humas. (Kabidhumas Polda Kalbar).

Red.

About Author

  • Related Posts

    Perusahaan Outsourcing di Banten Diduga Lakukan Pungli, Kadiv Investigasi GMOCT Angkat Bicara

    Kabupaten Serang Reportasejabar.com – (GMOCT) 8 November 2025 – Praktik pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan sejumlah perusahaan outsourcing di Provinsi Banten telah memicu kecaman keras dari berbagai aktivis dan…

    Read more

    Continue reading
    MSS Law Firm Gelar Workshop Konsultasi Hukum Gratis, GMOCT Berikan Apresiasi

    Mranggen, Reportasejabar.com ‘8 November 2025 (GMOCT) — MSS Law Firm sukses menggelar Workshop Konsultasi Hukum Gratis yang berlangsung di Warkopindo Ndoro Kakung, Jl. Jatikusuman Raya RT 01 RW 04, Mranggen.…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Kapolri Apresiasi Komunitas Ojol sebagai Mitra Kamtibmas dan Penggerak Ekonomi Masyarakat

    • By admin
    • November 9, 2025
    • 12 views
    Kapolri Apresiasi Komunitas Ojol sebagai Mitra Kamtibmas dan Penggerak Ekonomi Masyarakat

    Perusahaan Outsourcing di Banten Diduga Lakukan Pungli, Kadiv Investigasi GMOCT Angkat Bicara

    • By admin
    • November 8, 2025
    • 26 views
    Perusahaan Outsourcing di Banten Diduga Lakukan Pungli, Kadiv Investigasi GMOCT Angkat Bicara

    MSS Law Firm Gelar Workshop Konsultasi Hukum Gratis, GMOCT Berikan Apresiasi

    • By admin
    • November 8, 2025
    • 26 views
    MSS Law Firm Gelar Workshop Konsultasi Hukum Gratis, GMOCT Berikan Apresiasi

    Sinergi Polri dan Ojol, Kapolri Pimpin Apel “Sauyunan Jaga Lembur” di Bandung

    • By admin
    • November 8, 2025
    • 22 views
    Sinergi Polri dan Ojol, Kapolri Pimpin Apel “Sauyunan Jaga Lembur” di Bandung

    GMOCT Angkat Bicara Soal Kasus Noodweer yang Menimpa Ridwanto Jurnalis Handal di Nagan Raya Aceh

    • By admin
    • November 8, 2025
    • 26 views
    GMOCT Angkat Bicara Soal Kasus Noodweer yang Menimpa Ridwanto Jurnalis Handal di Nagan Raya Aceh

    Forum Kepala Sekolah Jawa Barat Somasi Bupati Cianjur: Pemberhentian Kepala Sekolah Dinilai Langgar Hukum, HAM, dan Etika Pemerintahan

    • By admin
    • November 7, 2025
    • 38 views
    Forum Kepala Sekolah Jawa Barat Somasi Bupati Cianjur: Pemberhentian Kepala Sekolah Dinilai Langgar Hukum, HAM, dan Etika Pemerintahan