admin
Reportasejabar.com Dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang setara dan berkelanjutan, Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dr. Ir. Roy Rizali Anwar, ST., M.T di Jakarta, Senin (4/5/2016). Pertemuan ini bertujuan mensinkronisasikan program pusat dengan kebutuhan daerah demi kemajuan Kabupaten Bandung yang semakin BEDAS.
Menurut KDS, Kabupaten Bandung memiliki posisi krusial sebagai pintu gerbang utama wilayah Jawa Barat bagian selatan. Secara geografis, wilayah ini bukan sekadar penyangga, melainkan pusat industri skala nasional yang berbatasan langsung dengan lima wilayah strategis: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Garut, dan Cianjur.
Melihat potensi besar tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis sesuai dengan Sinkronisasi 608 Kementerian PU. Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Zeis Zultaqawa, bupati memaparkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur sebagai dukungan sarana kebutuhan aksesibilitas masyarakat.
Dirinya menambahkan program sinkronisasi 608 Kementerian PU artinya, 6 (ICOR < 6): Menargetkan efisiensi investasi dengan target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kurang dari 6, artinya pembangunan infrastruktur diharapkan lebih efisien. Kemudian 0 (Kemiskinan 0%), yakni tekad untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0% dan 8 (Pertumbuhan Ekonomi 8%): upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun melalui infrastruktur yang dibangun.
“Atas sinkronisasi tersebut dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung, ada 10 pembangunan infrastruktur yang kami usulkan ke Dirjen Bina Marga, diantaranya Penyambung Jalur Bebas Hambatan dengan Pembangunan Exit Tol Getasik (Segmen Tegalluar) dan penyediaan Akses Tol Katapang. Sedangkan untuk Solusi Kemacetan (Flyover) kita usulkan pembangunan Jembatan Layang (Flyover) Bojongsoang dan Flyover Kopo untuk kelancaran lalu lintas.
Selain itu, bupati juga menyebutkan usulan untuk Optimalisasi Akses Tol melalui permohonan izin On/Off Ramp & Overpass Tol Soroja (STA 1+950) , aktivasi Tol Gate KM 149 A Purbaleunyi menuju Cileunyi. Kemudian dalam hal konektivitas wilayah, KDS mengusulkan Rencana pembangunan Jalan Lingkar Majalaya serta akses strategis Tol Soroja – Ciwidey – Cidaun. Sementara untuk Keamanan & Perbaikan Jalan, ia mengusulkan rekonstruksi Jalan Rancaekek – Majalaya serta penataan perlintasan tidak sebidang jalur kereta api di wilayah tersebut.
Bupati Bandung menaruh harapan besar agar usulan ini mendapat perhatian serius dan dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Infrastruktur yang memadai bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan warga.
“Kami berharap Bapak Dirjen Bina Marga dapat mengakomodasi usulan ini. Dengan dibukanya akses strategis di Tegalluar dan Katapang, kita sedang membuka ‘keran’ ekonomi baru. Ini adalah upaya nyata kami untuk memastikan konektivitas yang efisien, sehingga produk industri kita lebih cepat terdistribusi dan destinasi wisata kita semakin mudah dijangkau oleh wisatawan mancanegara maupun domestik,” ujar Bupati Bandung.
Melalui integrasi akses tol yang diusulkan, Kabupaten Bandung optimistis dapat bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus memperkuat posisinya sebagai tulang punggung logistik dan pariwisata di Jawa Barat. Apalagi jika permasalahan kemacetan di Kopo dan Bojongsoang bisa teratasi.
“Langkah proaktif ini adalah bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjemput bola ke pusat agar pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tapi merata hingga ke pelosok desa,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar merespon positif dengan usulan yang disampaikan KDS terkait beberapa pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Namun menurutnya ada beberapa usulan yang membutuhkan kajian dengan tim ahli.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dan upaya proaktif Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengajukan usulan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya terkait Exit Tol, flyover, permohonan aktivasi tol gate km 149 A Purbaleunyi menuju Cileunyi, pembangunan jalan lingkar Majalaya, Akses tol Soroja – Ciwidey – Cidaun. Kami memahami bahwa usulan tersebut memiliki urgensi tinggi dalam mendukung konektivitas, pengembangan kawasan industri, serta pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Namun tetap harus melalui kajian,” ungkapnya didampingi Direktur Jalan Bebas Hambatan, Dedy Gunawan, ST, M.Sc. dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Wilan Oktavian, S.T., M.P.P.M.
Terkait usulan tersebut, Roy menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga senantiasa menempatkan konektivitas wilayah sebagai prioritas. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif yang optimal dari pembangunan infrastruktur tersebut, kami perlu menempuh beberapa tahapan prosedural, khususnya terkait pembiayaan bersama Kementerian Keuangan.
Red. Tri
About Author
