admin
KOTA.BANDUNG Reportasejabar.com Kemacetan parah yang terjadi di kawasan Jalan Diponegoro, tepatnya di sekitar Monumen Perjuangan (Monju), seolah tak ada ujungnya. Meski kawasan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis yang sangat padat, masalah parkir liar justru menjadi kanker yang terus menggerogoti kelancaran lalu lintas. Yang lebih memprihatinkan, dugaan keterlibatan oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung yang diduga “memanen” uang dari pelaku parkir liar mulai bergema keras di masyarakat.
Fakta di lapangan menunjukkan, badan jalan yang seharusnya menjadi hak publik untuk berlalu lintas, kini disulap menjadi lahan parkir ilegal. Kendaraan diparkir sembarangan hingga memakan separuh badan jalan, menyebabkan arus lalu lintas tersendat, antrean memanjang, dan potensi kecelakaan mengintai.
Ironisnya, meski sering diadakan operasi gabungan, masalah ini seolah “mati satu tumbuh seribu”. Publik mulai bertanya-tanya, mengapa penertiban tidak pernah tuntas? Ada dugaan kuat bahwa di balik maraknya parkir liar ini, terdapat aliran dana atau praktik pungutan liar yang dinikmati oleh oknum tertentu.
“Pa Sekda Pusing Pulang Macet, Gimana Rakyat?”
Kondisi ini bahkan dikabarkan sudah membuat jajaran tinggi Pemkot Bandung, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), pusing tujuh keliling karena sering terjebak macet saat melintas. Lantas, bagaimana perasaan rakyat biasa yang setiap hari harus berjuang menembus kemacetan akibat kelalaian ini?
Masyarakat menuntut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk segera bertindak tegas. Jangan hanya mengandalkan operasi yang sifatnya seremonial. Pimpinan harus turun tangan mengecek langsung, apakah benar ada oknum bawahannya yang bermain mata dan memungut uang setoran dari parkir liar demi keuntungan pribadi?
Tindakan Tegas Diminta, Jangan Ada Kompromi!
Penertiban parkir liar di kawasan vital ini harus menjadi prioritas mutlak. Bukan alasan “agar ekonomi tetap jalan” dijadikan tameng untuk membiarkan pelanggaran. Kelancaran jalan raya adalah hak utama masyarakat.
Jika dibiarkan terus berlanjut, publik akan menilai bahwa Dishub Kota Bandung gagal menjalankan tugas, atau bahkan diduga memiliki kepentingan bisnis di balik layar.
Sudah saatnya Kadis Hub bertindak tegas! Bersihkan internal instansi dari oknum-oknum pemakan gaji buta yang justru meresahkan rakyat. Jangan biarkan jalanan kota Bandung dikuasai oleh mafia parkir yang dilindungi seragam.
Catatan Redaksi:
Apakah Anda memiliki bukti atau informasi lebih detail terkait nama oknum atau modus pungutan yang terjadi? Kami siap menindaklanjuti laporan ini demi transparansi dan pelayanan publik yang lebih baik.
( Team / Red )
About Author
