admin
Bandung Reportasejabar.com Pemerintah Provinsi Jawa Barat memicu kontroversi besar setelah dokumen anggaran mengungkap lonjakan fantastis dana hibah untuk instansi vertikal pada tahun 2026. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah, Pemprov Jabar justru memilih “memanjakan” institusi negara di luar struktur pemerintah daerah dengan angka yang menembus ratusan miliar rupiah, Rabu (04/03).
Berdasarkan dokumen Pergub No. 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026, alokasi dana segar ini dialirkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Kodam III/Siliwangi menjadi penerima “durian runtuh” terbesar dengan total akumulasi mencapai Rp319,2 miliar yang terbagi dalam sembilan pos alokasi. Angka ini mengalami kenaikan eksponensial hampir enam kali lipat dibandingkan hibah tahun 2025 yang “hanya” sebesar Rp54 miliar.
Pemandangan serupa terlihat pada Polda Jawa Barat. Institusi kepolisian ini dijadwalkan menerima kucuran dana sebesar Rp214,1 miliar, melonjak drastis dari alokasi tahun sebelumnya yang tercatat Rp44,9 miliar. Tak ketinggalan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat turut mendapat jatah jumbo senilai Rp100 miliar.
Prioritas yang Dipertanyakan: Kedermawanan atau Politisasi?
Lonjakan hibah ini memancing kritik tajam dari berbagai aktivis transparansi anggaran. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk “salah urus” prioritas. Saat Jawa Barat masih bergelut dengan masalah infrastruktur jalan yang rusak, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran, Pemprov justru terlihat lebih sibuk mempercantik hubungan dengan instansi vertikal yang seharusnya dibiayai oleh APBN.
“Ini adalah anomali anggaran. Instansi vertikal memiliki garis anggaran pusat (APBN). Mengapa APBD Jabar yang bersumber dari pajak rakyat daerah justru ‘disedot’ sedemikian masif untuk institusi yang bukan kewenangan langsung pemprov?” ungkap pengamat kebijakan publik secara anonim.
Ketidakjelasan urgensi di balik angka-angka fantastis ini diperparah dengan sikap bungkam otoritas terkait. Kepala Bakesbangpol Jabar, Wahyu Mijaya, tidak memberikan respons saat dikonfirmasi pada Kamis (26/2). Sikap tertutup ini kian menguatkan kecurigaan publik mengenai adanya agenda terselubung atau sekadar upaya “beli aman” birokrasi di balik tirai hibah.
Rakyat Jawa Barat kini dipaksa menyaksikan uang pajak mereka mengalir deras ke barak dan markas, sementara program-program kerakyatan yang menyentuh langsung perut masyarakat justru seringkali harus gigit jari akibat alasan “keterbatasan anggaran”.
Jika pola ini berlanjut, APBD Jabar tak lebih dari sekadar “sapi perah” bagi kepentingan sektoral instansi vertikal. Meroketnya dana Hibah di Tengah Luka Ekonomi Rakyat yang semakin terhimpit. (Red)
About Author
