admin
Reportasejabar.com -Majalengka – Senin, 15 September 2025
Sejumlah warga di Kabupaten Majalengka menyampaikan penolakan tegas terhadap keberadaan dapur milik usaha MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang dibangun sangat berdekatan dengan area permukiman penduduk. Penolakan ini muncul karena kekhawatiran masyarakat atas potensi bahaya kebakaran dan gangguan terhadap keamanan serta kenyamanan lingkungan sekitar.
Menurut penuturan warga, aktivitas dapur MBG tersebut tidak hanya menimbulkan kebisingan dan bau yang mengganggu, tetapi juga menimbulkan rasa waswas akan terjadinya kebakaran. Lokasinya yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah-rumah warga dinilai sangat membahayakan, terutama karena melibatkan penggunaan api dan bahan bakar dalam jumlah besar.
“Kami sangat khawatir. Ini bukan sekadar soal kenyamanan, tapi soal keselamatan nyawa dan harta benda kami. Dapur ini terlalu dekat dengan rumah warga. Kalau terjadi kebakaran, dampaknya bisa sangat fatal,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga mempertanyakan kejelasan izin operasional dapur MBG tersebut. Mereka menduga bahwa pembangunan dapur dilakukan tanpa memperhatikan aturan zonasi dan persyaratan keselamatan lingkungan. Sejumlah warga mengaku tidak pernah diajak sosialisasi atau dimintai persetujuan atas pembangunan dapur yang kini sudah beroperasi itu.
Atas dasar keresahan ini, masyarakat telah melayangkan pengaduan resmi kepada Komisi C DPRD Kabupaten Majalengka, yang membidangi infrastruktur dan pengawasan tata ruang. Mereka mendesak agar DPRD segera turun tangan, memanggil pihak terkait, serta melakukan investigasi menyeluruh terhadap legalitas dapur MBG tersebut.
“Kami meminta Komisi C DPRD Majalengka untuk menindaklanjuti pengaduan kami dan memanggil pemilik dapur MBG untuk memberikan klarifikasi soal izin, kelayakan bangunan, dan potensi bahayanya. Jangan sampai dibiarkan hingga terjadi insiden yang bisa membahayakan warga,” tegas salah satu perwakilan warga.
Masyarakat berharap DPRD sebagai wakil rakyat mampu memberikan perlindungan dan menjamin hak atas lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Mereka juga mendesak agar instansi teknis seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perizinan, dan Dinas Lingkungan Hidup turut dilibatkan dalam kajian dampak serta kelayakan dapur tersebut.
Apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah dan pihak DPRD, warga menyatakan siap untuk melakukan aksi protes lebih besar guna menyuarakan penolakan terhadap keberadaan dapur MBG yang dinilai membahayakan.
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pembangunan fasilitas usaha yang berada di dekat permukiman. Keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan tata ruang di Kabupaten Majalengka.
Persatuan Jurnalis Indonesia
(PANJI)
About Author
