admin
KABUPATEN BANDUNG –Reportasejabar.com Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim. Dukungan itu diwujudkan melalui kontribusi nyata di sektor penghijauan, energi bersih, pertanian, dan kebijakan daerah, sekaligus kehadiran Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau KDS dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Dukungan Kabupaten Bandung terhadap NEK bukan sekadar kehadiran dalam forum. Sejumlah langkah konkret telah dijalankan di berbagai sektor.
Sebelumnya, KDS menandatangani deklarasi kebijakan “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam rangka Pengendalian Perubahan Iklim” pada April 2025, di bawah Instruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2023. Pemkab Bandung juga mengembangkan inovasi pengolahan sampah dan menyiapkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Sarimukti. Di sektor transportasi, feeder bus listrik Soreang–Kutawaringin telah beroperasi dan menurunkan emisi koridor tersebut sampai sekitar 18 persen, sementara Dishub Kabupaten Bandung menyiapkan delapan koridor BRT.
Selain itu, Pemkab Bandung bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan program pemulihan lahan kritis di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari. Program ini memasuki tahap panen perdana pada September 2026 dan diproyeksikan menyerap 308,28 ton CO₂ per tahun.
Kabupaten Bandung juga memiliki modal besar melalui Wilayah Kerja Panas Bumi Kamojang, lapangan panas bumi tertua di Indonesia yang telah beroperasi komersial sejak 1983. PLTP Kamojang memiliki kapasitas terpasang 235 megawatt, mencatat produksi listrik 1.326 GWh, dan menekan emisi hingga 1,22 juta ton CO₂ per tahun. Listriknya menyalurkan kebutuhan bagi 260.000 keluarga. Kabupaten Bandung secara keseluruhan memiliki potensi panas bumi sekitar 2.711 megawatt yang tersebar di Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, dan Cibuni.
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Rosa Vivien Rahmawati menyebutkan bahwa perubahan iklim telah berkembang menjadi isu pembangunan nasional yang berimplikasi langsung terhadap perekonomian, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan masyarakat.
“Output yang kami arahkan adalah terpetakannya ruang kontribusi masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta tersusunnya komitmen tindak lanjut pasca-workshop ini,” ujar Rosa.
Menteri LH, Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah nasional menginginkan benefit sharing terbesar dari perdagangan karbon dinikmati masyarakat di daerah. Ia juga menyoroti peran BUMD dalam mengelola unit karbon.
“BUMD harus mulai mendata unit area atau kegiatan unit karbon mana yang bisa dipelihara dengan baik, kemudian dijadikan basis bagi pendapatan daerah,” ujar Jumhur.
Menurutnya, skema baru mewajibkan adanya kesepakatan dengan masyarakat lokal dan pemerintah sejak awal, sehingga dana dari penjualan karbon bisa sampai ke tingkat masyarakat.
“Karena bisa jadi karena ada satu unit karbon, masyarakat tiba-tiba dapat duit. Tapi karena dia tidak terbiasa mengelola duit, duitnya habis percuma. Karena itu pemberdayaan masyarakat lokal penting,” katanya.
Jumhur juga menyebut pengelolaan sampah open dumping yang menghasilkan gas metan sebagai sektor yang akan segera dieksekusi. Gas metan yang ditangkap dapat dijual, sementara penurunan emisinya memiliki nilai ekonomi. Pertamina melalui PGN disebut telah membuka diri untuk membeli gas metan yang ditangkap.
“Kalau satu kabupaten terlalu kecil. Mungkin kalau per keresidenan, developer atau investor plus BUMD dapatnya agak lumayan,” ujarnya.
Bimtek yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup ini diikuti sekitar 300 peserta, meliputi 1 gubernur, 1 wakil gubernur, serta 56 bupati dan wali kota dari wilayah Sumatera dan Jawa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pimpinan daerah terkait isu perubahan iklim, target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan Zero Waste Zero Emission, serta tata kelola nilai ekonomi karbon dan registry SRN/SRUK.
(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo)
Red. Tri
About Author
