Sensus Desil Dipertanyakan, Data Warga Miskin Naik ke Desil 9–10 Picu Polemik


JAKARTA – Reportasejabar.com -Akurasi pendataan berbasis desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tengah menjadi sorotan. Sejumlah masyarakat, pengamat kebijakan publik, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempertanyakan adanya perubahan status kesejahteraan warga yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Polemik mencuat setelah sejumlah warga yang secara faktual masih tergolong kurang mampu atau rentan justru tercatat berada pada desil tinggi, bahkan desil 9 dan 10. Perubahan tersebut berpotensi berdampak terhadap akses mereka terhadap berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Warga Kurang Mampu Masuk Desil Tinggi
Di sejumlah daerah, muncul laporan mengenai warga dengan pekerjaan dan penghasilan terbatas yang tiba-tiba masuk dalam kategori desil atas. Di antaranya pengemudi becak motor, pedagang makanan keliling, hingga pekerja dengan pendapatan sekitar upah minimum.

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena klasifikasi desil menjadi salah satu basis dalam menentukan sasaran sejumlah program pemerintah.

Perubahan status juga dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan berbagai fasilitas sosial, seperti bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, maupun kepesertaan BPJS Kesehatan PBI bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Persoalan semakin sensitif karena penggunaan data kesejahteraan juga mulai dikaitkan dengan kebijakan pembatasan akses terhadap sejumlah barang dan layanan yang diberikan secara bersubsidi.
Anggaran Besar, Akurasi Data Dipertanyakan
Sorotan tidak hanya tertuju pada hasil pendataan, tetapi juga tata kelola data sosial ekonomi nasional.

Sejumlah analis kebijakan menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan basis data kemiskinan membutuhkan mekanisme verifikasi yang lebih kuat. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pendataan dan pembaruan data juga menjadi perhatian publik.

Masyarakat mempertanyakan bagaimana kesalahan klasifikasi masih dapat terjadi apabila proses pendataan telah dilakukan dengan dukungan anggaran dan sistem digital berskala nasional.

Kritik tersebut pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan: seberapa akurat data yang digunakan pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan perlindungan sosial?

Desil Bukan Ukuran Mutlak Kaya atau Miskin
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menjelaskan bahwa desil merupakan peringkat relatif tingkat kesejahteraan rumah tangga, bukan ukuran absolut yang secara sederhana membagi masyarakat menjadi kelompok miskin dan kaya.

Dalam sistem tersebut, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi sosial ekonominya. Dengan demikian, perubahan desil dapat terjadi apabila terdapat pembaruan variabel maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

Data sosial ekonomi juga bersifat dinamis sehingga status seseorang dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi ekonomi dan hasil pemutakhiran data.
Namun, penjelasan mengenai sifat dinamis tersebut belum sepenuhnya meredakan keresahan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi yang tercantum dalam DTSEN.

Integrasi Banyak Sumber Data Jadi Sorotan
Perubahan desil disebut berkaitan dengan proses integrasi berbagai sumber data pemerintah. Data yang digunakan antara lain berasal dari basis data kesejahteraan sosial sebelumnya, data P3KE, data BKKBN, serta berbagai sumber pendataan lainnya.
Di tingkat daerah, muncul pula keluhan mengenai sejumlah indikator yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi riil keluarga.

Kepemilikan atau penggunaan fasilitas keuangan tertentu, misalnya, dikhawatirkan dapat memengaruhi penilaian kesejahteraan apabila tidak dibaca bersama dengan variabel lain.

Karena itu, masyarakat menilai proses pemutakhiran data seharusnya tidak hanya mengandalkan sistem administrasi dan integrasi data, tetapi juga memperkuat verifikasi faktual di lapangan.
Pemerintah Diminta Buka Ruang Koreksi.

Pemerintah bersama kementerian/lembaga terkait dan BPS disebut terus melakukan evaluasi terhadap metodologi dan kualitas DTSEN. Penanganan terhadap data yang tidak sesuai juga diarahkan dilakukan berdasarkan kasus masing-masing.

Langkah tersebut dinilai penting karena kesalahan klasifikasi bukan sekadar persoalan angka dalam database. Jika data yang keliru digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan, dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Karena itu, pemerintah dituntut memastikan mekanisme koreksi berjalan cepat, mudah, transparan, dan tidak membebani warga yang justru sedang membutuhkan bantuan.
Warga Bisa Mengajukan Sanggahan
Bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, terdapat mekanisme untuk mengajukan keberatan dan pemutakhiran data.

Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial. Masyarakat dapat menyampaikan keberatan sekaligus melakukan verifikasi terhadap kondisi sosial ekonomi keluarganya.

Selain itu, warga dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk berkoordinasi dengan operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Data dan kondisi faktual masyarakat selanjutnya dapat diusulkan untuk dilakukan pemutakhiran sesuai mekanisme yang berlaku.

Polemik desil ini pada akhirnya menjadi pengingat bahwa akurasi data merupakan fondasi utama kebijakan perlindungan sosial. Data yang tepat dapat memastikan bantuan pemerintah sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara data yang keliru berpotensi membuat masyarakat rentan justru kehilangan haknya.

Karena itu, evaluasi DTSEN tidak hanya dituntut menghasilkan sistem pendataan yang semakin canggih, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa angka dan klasifikasi di dalam sistem benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.


Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik yang  menggeluti dunia Jurnalistik.
Sumber Artikel dari berbagai investigasi dan media sosial.

Oleh : Mulyana Rachman Kartawidjaya
Ketua Forum Mata Jurnalis Indonesia

About Author

Related Posts

Miris! Oknum Pamong Budaya Disbudpar Kota Bandung Diduga Bentak Media Dengan Kata ” Anjixxx dan Goblxx”
  • adminadmin
  • November 17, 2026

*BANDUNG,- Reportasejabar.com -Acara seni budaya di Teras Cikapundung, Kota Bandung, Sabtu malam, 14 November 2026, tercoreng aksi tidak terpuji. Seorang pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisa (Disbudpar) Kota Bandung, Aceng Ismatulloh,…

Read more

Continue reading
Djamu Kertabudi Soroti Dampak Polemik PT BDS terhadap Stabilitas Pemerintahan Kabupaten Bandung
  • adminadmin
  • November 17, 2026

Reportasejabar.com Akhirnya proses peradilan tingkat pertama terhadap kasus hukum yang menimpa perusahaan BUMD Kabupaten Bandung PT. Bandung Daya Sentosa di Pengadilan Negeri klas I Bandung tuntas melalui vonis hakim dengan…

Read more

Continue reading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Miris! Oknum Pamong Budaya Disbudpar Kota Bandung Diduga Bentak Media Dengan Kata ” Anjixxx dan Goblxx”

  • By admin
  • November 17, 2026
  • 6 views
Miris! Oknum Pamong Budaya Disbudpar Kota Bandung Diduga Bentak Media Dengan Kata ” Anjixxx dan Goblxx”

DPP‑COBRA Sampaikan Pemberitahuan Aksi Aspirasi, Rencanakan Datangi PT Telkom dan Bank BJB  Bandung

  • By admin
  • November 17, 2026
  • 4 views
DPP‑COBRA Sampaikan Pemberitahuan Aksi Aspirasi, Rencanakan Datangi PT Telkom dan Bank BJB  Bandung

LSM GMBI Dewan Pimpinan Distrik Kabupaten Bandung Resmi Dilantik, Siap Bersinergi untuk Masyarakat

  • By admin
  • November 17, 2026
  • 6 views
LSM GMBI Dewan Pimpinan Distrik Kabupaten Bandung Resmi Dilantik, Siap Bersinergi untuk Masyarakat

Kasus BDS, Keadilan, dan Jalan Sunyi Kepemimpinan Dadang Supriatna

  • By admin
  • November 17, 2026
  • 9 views
Kasus BDS, Keadilan, dan Jalan Sunyi Kepemimpinan Dadang Supriatna

Djamu Kertabudi Soroti Dampak Polemik PT BDS terhadap Stabilitas Pemerintahan Kabupaten Bandung

  • By admin
  • November 17, 2026
  • 10 views
Djamu Kertabudi Soroti Dampak Polemik PT BDS terhadap Stabilitas Pemerintahan Kabupaten Bandung

Kapolda Jabar Bagikan Tas Sekolah untuk Siswa SMAN 25 Bandung, Wujud Kepedulian Nyata terhadap Dunia Pendidikan

  • By admin
  • November 16, 2026
  • 10 views
Kapolda Jabar Bagikan Tas Sekolah untuk Siswa SMAN 25 Bandung, Wujud Kepedulian Nyata terhadap Dunia Pendidikan

Pastikan Distribusi LPG Tepat Sasaran, Wakil Bupati Ali Syakieb Tinjau Operasional KDKMP di Bojongloa

  • By admin
  • November 16, 2026
  • 6 views
Pastikan Distribusi LPG Tepat Sasaran, Wakil Bupati Ali Syakieb Tinjau Operasional KDKMP di Bojongloa

Satbrimob Polda Jabar Anugrahkan warga Kehormatan Korps Brimob Polri Hut Ke 81

  • By admin
  • November 16, 2026
  • 4 views
Satbrimob Polda Jabar Anugrahkan warga Kehormatan Korps Brimob Polri Hut Ke 81

KDS: Pencegahan Korupsi Desa Harus Dimulai Sejak Perencanaan Pembangunan

  • By admin
  • November 16, 2026
  • 8 views
KDS: Pencegahan Korupsi Desa Harus Dimulai Sejak Perencanaan Pembangunan

Sebelum terjadi Kecelakaan, Satlantas Polres Garut Tertibkan ELF Bawa Penumpang Diatas  Kabin

  • By admin
  • November 15, 2026
  • 4 views
Sebelum terjadi  Kecelakaan, Satlantas Polres Garut Tertibkan ELF Bawa Penumpang Diatas  Kabin

Anggota DPRD Kota Bandung Dr. AA Abdul Rojak Gelar Reses di Ponpes Ash Honhaji, Tampung Langsung Aspirasi Warga

  • By admin
  • November 15, 2026
  • 5 views
Anggota DPRD Kota Bandung Dr. AA Abdul Rojak Gelar Reses di Ponpes Ash Honhaji, Tampung Langsung Aspirasi Warga

KDS Apresiasi Tabligh Akbar Polresta Bandung, Perkuat Kebersamaan dan Kepedulian Sosial

  • By admin
  • November 15, 2026
  • 10 views
KDS Apresiasi Tabligh Akbar Polresta Bandung, Perkuat Kebersamaan dan Kepedulian Sosial

Polisi Amankan 205 Botol Miras Dalam Operasi Pekat

  • By admin
  • November 15, 2026
  • 4 views
Polisi Amankan 205 Botol Miras Dalam Operasi Pekat

Cepat Tanggap Tangani Angin Puting, KDS Percepat Penanganan

  • By admin
  • November 15, 2026
  • 10 views
Cepat Tanggap Tangani Angin Puting, KDS Percepat Penanganan

Polisi Peduli Pendidikan, Sat Brimob Polda Jabar Tanamkan Disiplin dan Integritas dalam LDKS SMA Kemala Bhayangkari

  • By admin
  • November 14, 2026
  • 6 views
Polisi Peduli Pendidikan, Sat Brimob Polda Jabar Tanamkan Disiplin dan Integritas dalam LDKS SMA Kemala Bhayangkari

KDS Minta APDESI Merah Putih Perkuat Soliditas dan Jadi Jembatan Aspirasi Desa

  • By admin
  • November 14, 2026
  • 6 views
KDS Minta APDESI Merah Putih Perkuat Soliditas dan Jadi Jembatan Aspirasi Desa

Kejati Jabar Tahan Tersangka B.K. dalam Kasus Korupsi Pembangunan Convention and Exhibition Center UPI Bandung

  • By admin
  • November 13, 2026
  • 5 views
Kejati Jabar Tahan Tersangka B.K. dalam Kasus Korupsi Pembangunan Convention and Exhibition Center UPI Bandung

Latihan Pra Operasi Zebra Lodaya 2026, Memantapkan Cara Bertindak Personel di Lapangan

  • By admin
  • November 13, 2026
  • 7 views
Latihan Pra Operasi Zebra Lodaya 2026, Memantapkan Cara Bertindak Personel di Lapangan

Pemkab Bandung Siapkan Pilkades Digital Serentak Tiga Gelombang Mulai 2027‑2031

  • By admin
  • November 13, 2026
  • 5 views
Pemkab Bandung Siapkan Pilkades Digital Serentak Tiga Gelombang Mulai 2027‑2031

Di Balik Dinding Rumah di Nagreg: Peredaran Obat Daftar G Berkedok Rumah Tinggal, Diduga Kebal Hukum

  • By admin
  • November 13, 2026
  • 4 views
Di Balik Dinding Rumah di Nagreg: Peredaran Obat Daftar G Berkedok Rumah Tinggal, Diduga Kebal Hukum

Jum’at Berkah di Cileunyi, Kapolda Jabar Beri Tali Asih Puluhan Al Qur’an

  • By admin
  • November 13, 2026
  • 3 views
Jum’at Berkah di Cileunyi, Kapolda Jabar Beri Tali Asih Puluhan Al Qur’an

Roziki: Berani Kah Pemerintah Laporkan Entang? Jangan Cuma Masyarakat yang Dikriminalisasi Ganti Rugi Tiga Musim Dituntut

  • By admin
  • November 13, 2026
  • 4 views
Roziki: Berani Kah Pemerintah Laporkan Entang? Jangan Cuma Masyarakat yang Dikriminalisasi Ganti Rugi Tiga Musim Dituntut

Dalam Memperjuangkan Aspirasi Demi Kepentingan Bangsa, Ketua Komisi A Imam Soetanto Laksanakan Reses di Dapil 3 Kab. Bandung

  • By admin
  • November 13, 2026
  • 5 views
Dalam Memperjuangkan Aspirasi Demi Kepentingan Bangsa, Ketua Komisi A Imam Soetanto Laksanakan Reses di Dapil 3 Kab. Bandung

Terkait Kasus PT BDS, Pemkab Bandung Pilih Hormati Proses Peradilan

  • By admin
  • November 13, 2026
  • 10 views
Terkait Kasus PT BDS, Pemkab Bandung Pilih Hormati Proses Peradilan

Usai Viralll Uang Keringat 5 Tahun PMI Diserahkan ke Orang Lain, Mirnawati Resmi Lapor ke Polres Indramayu

  • By admin
  • November 12, 2026
  • 5 views
Usai Viralll Uang Keringat 5 Tahun PMI Diserahkan ke Orang Lain, Mirnawati Resmi Lapor ke Polres Indramayu