admin
KABUPATEN BANDUNG – Reportasejabar.com Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Tingkat Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di Hotel Grand Sunshine Soreang, Selasa (31/3/2026).
Bupati Dadang Supriatna mengatakan yang menjadi isu strategis dalam Musrenbang RKPD tahun 2027 itu di antaranya Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus fokus pada peningkatan infrastruktur jalan, peningkatan sumber daya manusia, dan fokus pada penanganan 157 ribu rumah tidak layak huni atau rutilahu yang tersebar di Kabupaten Bandung.
“Isu strategis yang menjadi prioritas tahun 2027 adalah pertama infrastruktur karena akses jalan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu dalam rangka mengatasi kemacetan,” ujar Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna dalam keterangannya.
Apalagi sebelumnya, Kang DS mendapatkan informasi dan aspirasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan Cibaduyut pada setiap pagi dan sore kerap dilanda kemacetan kendaraan.
Selain memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan, Bupati Bandung fokus pada bagaimana penataan saluran drainase untuk mengurangi genangan air, selain untuk mempercepat aliran air.
“Ini menjadi skala prioritas. Saya dengar tadi dari Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) Kabupaten Bandung pagu anggarannya tahun 2027 di angka Rp103 miliar. Kalau dibagi 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, sehingga Rp3 miliar per kecamatan,” ujarnya.
Namun demikian, Kang DS mengungkapkan pada Musrenbang tersebut terungkap ada belanja-belanja strategis, sehingga nanti akan dikaji lagi.
“Berharap tahun 2027, belanja modal bisa melebihi diatas Rp1 triliun. Maka kalau Rp1 triliun bisa dibagi untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan infrastruktur dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat. Terutama dalam upaya mendukung program strategis Pak Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Lebih lanjut Bupati Bedas menyoroti isu strategis lainnya dalam menyoroti peningkatan SDM atau Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung.
“Nantinya untuk pencari kerja melalui dinas-dinas yang sudah ada di lingkungan Pemkab Bandung. Contohnya Dinas Ketenagakerjaan, dan ibu-ibu yang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan bisa melalui Dinas Pendidikan, yaitu melalui program makeup artist. Tapi pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang. Bahkan disampaikan oleh masing-masing delegasi, seperti ini keinginan di tiap-tiap desa pelatihannya,” tuturnya.
Apa yang disampaikan dalam Musrenbang itu, lanjut Kang DS, kemudian ditampung oleh Bapperida sesuai dengan kebijakannya.
“Nanti kita akan programkan. Apa kira-kira yang paling dominan. Tetapi saya menyarankan dalam rangka peningkatan SDM dan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi, saya lebih menyarankan mendorong dan mensukseskan program prioritas Pak Presiden, terutama dalam ketahanan pangan. Contoh dalam ketahanan pangan hortikultura, contoh ketahanan pangan terhadap protein. Kebutuhan telur kita tinggi, kebutuhan sayuran kita tinggi, ” tuturnya.
Untuk itu, ditegaskan Kang DS, Pemkab Bandung menggerakkan program Gertaman atau Gerakan Tanami Halaman.
“Maka kita akan dorong untuk pembibitan dan polibag, termasuk lainnya. Termasuk dalam pembibitan ayam petelur juga akan kita dorong,” ujarnya.
Dengan mendorong masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi itu, Kang DS berharap suplai telur, sayuran dan lainnya untuk kebutuhan program MBG atau Makan Bergizi Gratis bisa terpenuhi dan kolaborasi dengan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang ada di masing-masing desa.
Bupati Kang DS juga turut menyoroti sebanyak 157 ribu rumah di Kabupaten Bandung masuk dalam daftar rumah yang harus diperbaiki atau menjadi perhatian pemerintah.
“Dari 157 ribu rumah itu, sebanyak 80 ribu rumah status tanahnya milik pribadi. Ternyata 80 ribu rumah itu, setelah dilakukan assessment ternyata keluar angka 45 ribu yang harus prioritas diselesaikan. Yang 77 ribu di atas tanah PT.PN (Perkebunan Nusantara) dan tanah-tanah carik,” ujarnya.
Menurutnya, rumah yang ada di atas tanah PTPN dan tanah carik tidak bisa dibantu melalui APBN maupun APBD.
“Tetapi saya kemarin mendengar dari Pak Dirjen, bahwa untuk tahun berikutnya boleh dibantu melalui APBN maupun APBD selama ada surat dari yang bersangkutan, misalnya dari PTPN bisa menempati minimal selama 10 tahun. Apabila sudah ada surat pernyataan, nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan program dari BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya),” ungkapnya.
Terkait hal itu, Kang DS berencana untuk bertemu langsung dengan Direktur PTPN untuk mencari solusi terbaik.
“Insya Allah kita akan dorong terus, sehingga angka kemiskinan ekstrem di Kecamatan Pangalengan dan Pacira Kabupaten Bandung bisa selesai,” harapnya. (Tri)
About Author
