MBG BUKAN PROYEK !! Tapi Bantuan Sosial Rakyat Miskin: Evaluasi, Risiko, dan Rekomendasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia -

Reportasejabar.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pangan-gizi skala nasional yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2025 dengan tujuan utama mencegah malnutrisi, stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun, sejak pelaksanaannya muncul bukti kasus keracunan massal, kelemahan pengawasan, dan indikasi penyalahgunaan anggaran.

Artikel ini menyajikan kajian terhadap kronologi kejadian, titik kerawanan tata kelola dan korupsi, serta merumuskan solusi reformasi struktural agar MBG tidak menjadi “proyek politis” yang rapuh, melainkan bantuan sosial yang benar-benar berpihak pada kaum miskin. Rekomendasi meliputi desain targeting, e-procurement terbuka, partisipasi komunitas, audit forensik, serta evaluasi pilot terstruktur.

Kata Kunci
MBG, bantuan sosial, keamanan pangan, korupsi, evaluasi kebijakan, tata kelola sosial

1. Pendahuluan

Indonesia menghadapi beban gizi ganda: stunting dan malnutrisi, serta tingginya prevalensi pola makan tidak sehat. Pemerintah baru meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai respons cepat terhadap tantangan tersebut. (Data Kemenko Polkam: 32 % anemia, 58 % pola makan tidak sehat) (polkam.go.id)

Dalam wacana publik, MBG diposisikan oleh sebagian pihak sebagai janji kampanye yang harus ditepati (program prioritas), bukan sekadar proyek sementara. Tapi persoalan muncul ketika pelaksanaan menunjukkan celah operasional dan risiko tinggi.

Artikel ini berusaha membuka titik buta kebijakan MBG — bukan untuk menjegal, melainkan untuk memperkokoh pondasi agar tidak roboh.

Tujuan utama artikel ini adalah:

Menyajikan bukti empiris dan kronologi masalah dalam MBG.
Menelaah titik-titik kelemahan desain dan operasional yang membuat risiko kegagalan dan korupsi besar.
Merumuskan solusi obyektif dan membangun agar MBG mampu berjalan aman, efektif, dan berkelanjutan sebagai bantuan sosial bagi rakyat miskin.

2. Latar Teori dan Pengalaman Internasional

2.1 Prinsip Bantuan Sosial dan Efisiensi Targeting

Dalam literatur kebijakan publik dan ekonomi pembangunan, bantuan sosial yang efektif sebaiknya bersifat tertarget (means-tested atau berbasis kerentanan) untuk meminimalkan pemborosan. Program universal rentan menjadi alat klienelisme dan alokasi yang tidak efisien.

Program pangan gratis (school feeding / free meal programs) yang sukses umumnya memiliki kombinasi antara targeting, partisipasi komunitas, pengawasan independen, dan kontrol kualitas makanan.

2.2 Contoh Negara dengan Skema Serupa

India – Mid-Day Meal Scheme yang terkenal (pemberian makan di sekolah dasar) telah melalui evolusi kontrol sanitasi dan keterlibatan komunitas.
Beberapa negara Afrika menggunakan model homegrown school feeding (pemasok lokal) untuk memperkuat petani lokal dan mempersingkat rantai pasok.
Laporan World Food Programme (WFP) menyebut bahwa pada 2022, sekitar 53 negara di Eropa-Asia Tengah dan 32 negara Asia Timur-Pasifik memiliki kebijakan makan bergizi gratis atau setara. (Setneg)

Konklusi teoritis: keberhasilan tidak tergantung pada anggaran besar semata, melainkan desain institusi (insentif, akuntabilitas, kapabilitas pengawasan).

3. Deskripsi Program MBG Indonesia

3.1 Landasan Kebijakan & Sasaran

MBG dijalankan di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), yang dibentuk melalui Perpres No. 83 Tahun 2024. (perpustakaan.dpr.go.id)
Sasaran penerima: peserta didik (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, pesantren), anak usia bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. (perpustakaan.dpr.go.id)
Mitra penyedia (UMKM, koperasi, penyedia makanan lokal) bebas mendaftar, tanpa pungutan biaya. (Indonesia.go.id)
Skema tiga jalur penyaluran: dapur pelayanan gizi, pemasok lokal bahan, dan penyedia makanan bergizi lainnya. (perpustakaan.dpr.go.id)

3.2 Capaian Awal & Target Skala Nasional

Dalam 10 bulan pelaksanaan, pemerintah menyebut MBG sudah mencapai sekitar 20 juta penerima manfaat di 38 provinsi. (Indonesia.go.id)
Pemerintah mengklaim bahwa MBG menciptakan 290.000 lapangan kerja di sektor dapur dan melibatkan sekitar 1 juta petani, nelayan, dan UMKM. (Setneg)
Anggaran yang disiapkan untuk tahap awal tercatat dalam RAPBN 2025 sebesar ~Rp 71 triliun menurut laporan lokal. (jurnal.dharmawangsa.ac.id)
Peluncuran pertama program terjadi Januari 2025, dengan jangka panjang target pencakupan hingga 82,9 juta orang. (Reuters)

3.3 Pelaksanaan Operasional

Dapur-dapur skala besar (unit pelayanan gizi / kitchen service) disiapkan untuk melayani ribuan porsi per hari, dengan menu yang seimbang terhadap AKG. (Itjen Dikdasmen)
Pemerintah menyatakan larangan sementara atas makanan olahan dalam distribusi untuk mencegah risiko kesehatan. (Reuters)
Pengawasan internal BGN dan inspeksi kesehatan lokal terintegrasi menjadi bagian dari mekanisme kontrol pelaksanaan. (Reuters)

4. Kronologi Kasus dan Bukti Risiko

Berikut uraian kasus-kasus kritis yang sudah terjadi sejak peluncuran MBG:

4.1 Kasus Keracunan Massal

Pada September 2025, lebih dari 6.400 anak dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. (Reuters)
BGN menyatakan bahwa kelemahan pengawasan internal dan ketidaksesuaian SOP adalah penyebab utama kejadian tersebut. (Reuters)
Pemerintah telah menutup sekitar 40 dapur yang dianggap tidak memenuhi standar kesehatan. (Reuters)
Di Sragen, Jawa Tengah, lebih dari 360 orang (murid) jatuh sakit dalam satu insiden baru-baru ini. (Reuters)
Reuters juga melaporkan dua kasus: 569 siswa di Garut (Jawa Barat) dan 277 siswa di Banggai (Sulawesi Tengah) mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan MBG. (https://indonesiabusinesspost.com/)
Media melaporkan bahwa pemerintah menghadapi desakan dari LSM dan masyarakat untuk menghentikan sementara program hingga sistem keamanan pangan diperkuat. (AP News)

4.2 Indikasi Masalah Tata Kelola & Vendor

Ada dugaan “dapur fiktif” atau dapur yang diklaim ada tetapi tidak benar-benar beroperasi, namun tetap menerima dana. (dilaporkan di media lokal)
Beberapa dapur yang menjadi lokasi keracunan teridentifikasi menggunakan bahan makanan yang telah kadaluwarsa atau rusak. (Reuters)
Inspeksi pemerintah menemukan bahwa prosedur waktu masak tidak konsisten dan pelaksana internal mitra kadang mengabaikan standar kebersihan. (Reuters)
Kritik menyebut bahwa pengadaan cepat dan luas membuka ruang bagi vendor baru tanpa pengalaman atau kapabilitas teknis untuk ikut serta, meningkatkan risiko kegagalan mutu. (Tempo.co)
Publication di lingkungan media menyebut bahwa proyek-proyek pengadaan makanan di masa kampanye sangat rentan menjadi alat politik dan kolusi antara pejabat daerah dengan vendor.

4.3 Dampak Publik dan Kepercayaan

Insiden berulang ini mulai memicu krisis kepercayaan publik terhadap program MBG.
Sorotan media asing (Reuters, AP) menyoroti kelemahan pemerintah dalam pengawasan dan keamanan program ini. (Reuters)
Kritik juga muncul bahwa meskipun kasus keracunan cukup besar, pemerintah menyebutnya sebagai bagian kecil dari total porsi makanan yang didistribusikan — argumen yang dipertanyakan banyak pengamat.

Kesimpulannya, kasus-kasus ini bukan sekadar kegagalan operasional biasa — mereka mencerminkan kegagalan desain pengendalian risiko di sistem kebijakan.

5. Analisis Titik Kerawanan: Kenapa MBG Bisa Mudah Disabotase

Berikut analisis mengapa MBG sangat rentan “disabotase” atau gagal secara sistemik:

5.1 Skala Cepat dan Desentralisasi

Meluncurkan MBG ke puluhan provinsi dalam waktu singkat mengurangi ruang uji coba (pilot), memperbesar jumlah dapur dan mitra yang harus diawasi. Semakin besar skala tanpa maturasi, semakin tinggi risiko kegagalan pengendalian mutu.

5.2 Universal vs Targeting

Model universal (segalanya gratis untuk semua penerima di sekolah) meningkatkan jumlah unit pengadaan dan distribusi — setiap unit adalah titik potensi kegagalan dan korupsi. Tidak ada verifikasi ketat terhadap status ekonomi keluarga, sehingga program bisa “diserap” oleh keluarga mampu juga, melemahkan efisiensi anggaran.

5.3 Kompleksitas Rantai Pasok & Sub-kontrak

Rantai pasok panjang (bahan baku → dapur → distribusi ke sekolah) membuka banyak titik perantara. Mitra lokal, subkontrak antar vendor, dan kurangnya transparansi kontrak memudahkan manipulasi harga atau volume.

5.4 Kapasitas Pengawasan yang Lemah

BGN dan pemerintahan daerah harus mengawasi ratusan bahkan ribuan dapur. Jika jumlah pengawas sedikit, inspeksi acak sulit dilakukan secara rutin. Penundaan inspeksi bahkan satu hari bisa menyebabkan makanan basi atau terkontaminasi.

5.5 Standar Kebersihan & Sertifikasi

Jika dapur dan personel tidak disertifikasi (lisensi makanan, hygiene), mereka tidak memiliki insentif atau kapasitas untuk menjaga standar tinggi. Pelanggaran kecil—seperti penyimpanan makanan suhu panas, kebersihan alat masak—dapat memicu risiko besar.

5.6 Insentif Penyalahgunaan & Kolusi

Karena anggaran yang besar dan tekanan politik untuk “terlihat berjalan cepat,” pejabat daerah dan vendor mungkin terdorong melakukan mark-up, tender kilat, atau kolusi dalam penunjukan tanpa lelang. Bukti nyata ditemukan pada program MBG, di mana beberapa paket senilai lebih dari Rp1,3 triliun menggunakan metode penunjukan langsung, dan mitra diketahui melakukan mark-up harga sehingga harus mengembalikan dana ke pemerintah (Bisnis.com, 2025a; Bisnis.com, 2025b; IDN Times, 2025). Mekanisme pembayaran yang tidak mengaitkan pencairan dengan bukti kinerja—misalnya verifikasi GPS, foto, atau audit—memperbesar ruang penyimpangan (MAPS Initiative, 2021; Basel Institute on Governance, 2023).

5.7 Pelaporan & Transparansi Publik

Jika proses pengadaan, kontrak, dan audit tidak terbuka ke publik, masyarakat dan media sulit melakukan pengawasan (Open Government Partnership, 2023). Kurangnya mekanisme whistleblower yang benar-benar protektif membuat pelapor berisiko dikriminalisasi alih-alih dilindungi (Transparency International Indonesia, 2024). Padahal sistem seperti KPK Whistleblower System sudah tersedia, hanya perlu diperkuat agar laporan dapat ditindak cepat dan aman (KPK, 2024).

6. Solusi Reformasi: Membangun MBG agar Menjadi Bantuan Sosial Nyata

Berikut rekomendasi yang bisa Anda kembangkan dalam artikel (dan yang bisa diusulkan ke pembuat kebijakan).

6.1 Langkah Darurat (0–3 Bulan)

Audit dan evaluasi independen segera
Tugaskan lembaga audit eksternal (BPK, auditor independen terakreditasi) untuk menilai seluruh dapur yang dicurigai. Publikasikan hasilnya.
Tutup dapur bermasalah & kompensasi korban
Tegaskan kebijakan “nol toleransi” terhadap dapur yang melanggar SOP. Bayar biaya pengobatan korban keracunan.
Menu sementara minimal & sederhana
Darurat: menu seperti telur rebus, nasi kukus, buah lokal — bahan minim risiko — selama SOP baru disahkan dan diuji.
Larangan sementara bahan risiko tinggi
Makanan olahan, susu ultra-pasteurisasi atau produk siap saji dapat ditangguhkan sementara.

6.2 Reformasi Menengah (3–12 Bulan)

Targeting berbasis data
Gunakan basis data kesejahteraan (mis. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memprioritaskan keluarga rentan.
Jika kapasitas terbatas, mulailah dengan skema dual: universal bagi sekolah di zona ekstrem kemiskinan, dan subisidi bagi sekolah non-zona.
E-procurement terbuka & kontrak publik
Semua kontrak publik disiarkan di portal terbuka, harga satuan diverifikasi secara nasional/regional (benchmark). Pembayaran sebagian besar dikaitkan pada verifikasi bukti lapangan (foto, GPS timestamp, video).
Sertifikasi dapur dan personel
Semua dapur wajib memperoleh sertifikasi higiene pangan; personel dapur wajib pelatihan dan lisensi. Inspeksi acak dilakukan oleh dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga independen.
Rantai pasok lokal (farm-to-table)
Maksimalkan bahan lokal dari petani/UMKM agar rantai pasok pendek, biaya transportasi rendah, dan kontrol lebih dekat. Kontrak jangka menengah dengan kelompok tani lokal.
Keterlibatan komunitas / komite sekolah
Bentuk komite pengawas lokal di setiap sekolah: orang tua, guru, tokoh masyarakat. Mereka dapat memantau kualitas harian dan melaporkan anomali.
Mekanisme penalti & sanksi cepat
Kontrak harus menyertakan klausul penalti (pemotongan, pembatalan kontrak) jika ditemukan pelanggaran. Vendor harus menanggung kerugian jika terbukti lalai.
Audit forensik, whistleblowing, dan perlindungan pelapor
Sediakan saluran pelaporan yang aman (hotline, aplikasi), insentif bagi pelapor yang valid, dan jaminan perlindungan terhadap intimidasi.

6.3 Evaluasi & Pilot Terstruktur

Jalankan pilot di 3–5 kabupaten/kota: satu di urban, satu di rural, satu di daerah terpencil.
Terapkan paket perbaikan (targeting + e-procurement + pengawasan + partisipasi lokal).
Gunakan metode evaluasi kuantitatif (RCT/quasi-experimental) untuk membandingkan dampak gizi, rasio manfaat vs biaya, dan ketahanan terhadap penyimpangan.
Buat dashboard publik alat monitoring (jumlah porsi disalurkan, dapur aktif, temuan inspeksi).

6.4 Reformasi Jangka Panjang

Jika pilot berhasil, perluasan bertahap dengan pembelajaran adaptif.
Integrasi MBG dengan program gizi lain (mis. suplementasi mikronutrien, edukasi gizi).
Pembuatan Undang-Undang (UU khusus) mengenai program pangan bergizi sebagai hak sosial, mengatur pembagian peran pusat-daerah, sanksi, dan transparansi.
Pemanfaatan teknologi digital (blockchain ringan, IoT sensor suhu pengiriman) untuk mencatat rantai pasok.
Penyesuaian anggaran tahunan MBG berdasarkan evaluasi cost-effectiveness dibandingkan alternatif (mis. subsidi pangan bergizi, bantuan tunai untuk gizi).

7. Pembahasan dan Kritik terhadap MBG

Dalam pembahasan, penting mencermati sisi-sisi kritis berikut:

Komplemen vs substitusi: Apakah MBG menggantikan intervensi yang lebih efektif (mis. perbaikan pendidikan, sanitasi, air bersih)? Jika anggaran terlalu besar, bisa menggeser prioritas lain.
Beban fiskal: Anggaran besar membawa tekanan pada APBN/APBD; sustainability harus diuji.
Ketergantungan penerima manfaat: Pemberian makanan gratis tanpa edukasi bisa menciptakan ketergantungan dan melemahkan usaha lokal.
Risiko politisasi: Program yang sangat terkait janji politik berpotensi digunakan sebagai alat kampanye atau tekanan politis.
Kesenjangan kapasitas antar daerah: Daerah terpencil mungkin kesulitan memenuhi standar kualitas; harus ada subsidi kapasitas tambahan.
Isu pemantauan jangka panjang: Jika pengawasan hanya pada fase awal, kemudian melemah, kualitas dapat menurun seiring waktu.

Artikel sebaiknya jujur soal keterbatasan data (mis. underreporting insiden keracunan di daerah terpencil), dan menekankan bahwa rekomendasi ini harus diuji di lapangan.

8. Kesimpulan

MBG memiliki potensi besar sebagai bantuan sosial strategis bagi keluarga miskin dan generasi muda Indonesia, terutama di tengah beban gizi ganda.
Namun desain dan pelaksanaannya kini menunjukkan titik lemah serius — kasus keracunan massal, indikasi vendor fiktif, dan lemahnya pengawasan — yang jika tidak ditangani bisa mengubah MBG menjadi “program rapuh” atau alat korupsi politik.
Reformasi mendesak diperlukan: prioritasi targeting, e-procurement terbuka, sertifikasi dapur, partisipasi lokal, audit forensik, dan sistem sanksi yang nyata.
Pilot terstruktur dan evaluasi independen harus menjadi landasan ekspansi nasional agar MBG bisa menjadi bantuan sosial efektif — bukan hanya proyek janji politik.
Akhirnya, MBG harus dibangun sebagai instrumen kebijakan sosial yang adaptif, transparan, dan akuntabel — agar aspirasi “MBG bukan proyek” bukan sekadar slogan, tetapi realitas yang dapat dirasakan rakyat miskin.

Daftar Pustaka – Format APA (7th edition)

Open Government Partnership. (2023). Indonesia Results Report 2020–2022. Open Government Partnership. https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2023/07/Indonesia_Results-Report_2020-2022_EN.pdf
MAPS Initiative. (2021). Assessment of the Public Procurement System: Indonesia (Main Report). Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS). https://www.mapsinitiative.org/content/dam/maps-initiative/en/assessments/indonesia/maps-assessment-indonesia-main-report.pdf
World Bank. (2025). The World Bank Group and Public Procurement — Independent Evaluations & Guidance. World Bank Open Knowledge Repository. https://openknowledge.worldbank.org/
Basel Institute on Governance. (2023). Preliminary Study on Corruption Risks in Infrastructure Sector. Basel Institute. https://baselgovernance.org/sites/default/files/2023-06/Prelimenary-Study-Corruption-Risks-Infrastructure-Sector.pdf
[Author unknown]. (2025). A review of corruption in public procurement in Indonesia. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/341765679_A_review_of_corruption_in_public_procurement_in_Indonesia
Transparency International. (2024). Publications on whistleblowing & Annual Report 2024. Transparency International Secretariat. https://www.transparency.org/
Transparency International Indonesia. (2024). Assessment: KPK and whistleblowing context. TII. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/01/ENG-TII-ACA-Assessment-KPK-2023.pdf
EDC. (2025). Home-Grown School Feeding: Case studies and guidance. Education Development Center. https://learninggeneration.org/
Nixon, N., et al. (2025). A scoping review linking school meals contracts with food quality and outcomes. PLOS ONE / PMC. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11922227/
World Bank & OECD. (2023–2025). Guidance: Public procurement integrity and e-procurement best practices. World Bank Open Knowledge Repository.
State of Childhood Obesity. (2023). School Nutrition and Meal Cost Study: Summary of Findings. Robert Wood Johnson Foundation. https://stateofchildhoodobesity.org/

Bukti / Referensi

Untuk pendapat: risiko mark-up, tender flash, kolusi, dan pembayaran tanpa bukti kinerja

Bisnis.com — Mitra MBG gelembungkan anggaran lebih tinggi dari harga pasar
Laporan bahwa mitra MBG melakukan mark-up anggaran melebihi harga pasar, dan BGN mewajibkan mitra mengembalikan kelebihan itu. (Bisnis.com Ekonomi)
Bisnis.com — BGN Pastikan Mitra Markup MBG Tetap Terikat Kerja Sama, Sanksi Pengembalian Dana
Konfirmasi bahwa meskipun ada mitra yang markup, mereka harus mengembalikan dana; juga disebutkan bahwa selisihnya akan diperiksa oleh BPKP. (Bisnis.com Ekonomi)
IDN Times — Ada kejanggalan pengadaan barang dan jasa MBG, BGN tabrak aturan
Ditemukan empat paket pengadaan BGN untuk MBG yang menggunakan metode penunjukan langsung (tanpa lelang), dengan total nilai paket ± Rp1,3 triliun — ini menunjukkan potensi kolusi atau penyalahgunaan prosedur pengadaan. (IDN Times)
Bisnis.com — Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T
Berita bahwa seiring rencana alokasi anggaran MBG yang besar (Rp335 triliun), ditemukan juga risiko-risiko markup oleh mitra. (Bisnis.com Ekonomi)

Untuk pendapat: pelaporan & transparansi publik, whistleblower

Transparency International Indonesia — “Indonesia Must Stop Prosecuting Whistleblowers and Start Protecting Them”
Menunjukkan bahwa di banyak kasus, pelapor korupsi justru menghadapi tuntutan hukum, bukan perlindungan, sehingga menunjukkan bahwa sistem perlindungan whistleblower belum efektif. (Transparency International Indonesia)
KPK — Public Complaint / KPK Whistleblower System (KWS)
KPK memiliki sistem pengaduan masyarakat & whistleblower, menjamin kerahasiaan pelapor dan dokumen pendukung seperti bukti audit, kontrak, foto/dokumen; proses ini adalah contoh institusional yang mendukung transparansi publik. (kpk.go.id)

Tentang Penulis :

Dr. Dharma Leksana, S.Th., M.Si., M.Th. adalah teolog, wartawan senior, dan pendiri Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI). Ia menempuh studi teologi di Universitas Kristen Duta Wacana, melanjutkan Magister Ilmu Sosial dengan fokus media dan masyarakat, serta meraih Magister Theologi melalui kajian Teologi Digital. Gelar doktoralnya diperoleh di STT Dian Harapan dengan predikat Cum Laude lewat disertasi Algorithmic Theology: A Conceptual Map of Faith in the Digital Age.

Sebagai penulis produktif, ia telah menerbitkan ratusan buku akademik, populer, dan sastra, di antaranya Teologi Algoritma: Peta Konseptual Iman di Era Digital dan Membangun Kerajaan Allah di Era Digital. Kiprahnya menjembatani dunia teologi, media digital, dan transformasi

Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.

Abstrak