admin
REPORTASEJABAR.COM -Kuningan, Jawa Barat (GMOCT) – 28 Juni 2025 – Presiden Prabowo Subianto lantang menyatakan perang terhadap korupsi. Namun, di tengah janji pemberantasan korupsi yang tegas itu, muncul kasus dugaan penyelewengan anggaran di Kabupaten Kuningan yang menjadi sorotan tajam. Dana sebesar Rp 2,4 miliar dari APBD, dengan kode rekening 2.04.0016, yang ditujukan untuk program vital Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non-formal, diduga raib tanpa jejak.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen nyata transparansi anggaran, bukan hanya di tingkat pusat, namun juga di daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk empat program utama PAUD dan pendidikan non-formal – pembelajaran, pembinaan kelembagaan dan manajemen, pengembangan karir pendidik, dan pembinaan kelembagaan kesetaraan – diduga tidak tersalurkan. Akibatnya, anak-anak usia dini dan warga belajar kehilangan akses terhadap pendidikan dasar yang layak.
Kekecewaan publik semakin dalam mengingat pernyataan tegas Presiden Prabowo dan dukungan dari tokoh masyarakat Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang mengecam keras praktik korupsi sebagai pengkhianatan terhadap rakyat. Kang Dedi menekankan dampak buruk korupsi terhadap pembangunan dan kepercayaan masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah gencar memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah melalui kunjungan ke Kabupaten Kuningan, kini dihadapkan pada tantangan nyata. Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen KPK dan pemerintah dalam memberantas korupsi di akar rumput.
Dugaan penyelewengan ini berpotensi melanggar pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan revisinya. Ancaman hukuman berat menanti jika terbukti adanya penyimpangan hukum. Desakan audit menyeluruh dan proses hukum yang transparan pun semakin menggema.
(Informasi ini diperoleh dari media online Kabarsbi, anggota GMOCT
Team/GMOCT
Editor: Sam
About Author
