admin
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Iman Lestariyono, S.Si., mengikuti diskusi terkait SPMB 2025 bersama BMPS Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung, di SMA BPI, Bandung, Rabu, 28 Mei 2025.
REPORTASEJABAR.COM -Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Iman Lestariyono, S.Si., mengikuti diskusi terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung, di SMA BPI, Bandung, Rabu, 28 Mei 2025. Pertemuan ini dihadiri Ketua BMPS Kota Bandung H.A. Sofyan, S.Pd., dan Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Edy Suparjoto.
Dalam diskusi ini, BMPS Kota Bandung mempertanyakan kejelasan terkait pelaksana pengawas SPMB 2025. Sekretaris Disdik Kota Bandung Edy Suparjoto memastikan regulasi yang menyatakan bahwa perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan SPMB ini akan dilibatkan untuk proses pengawasan. DPRD Kota Bandung pun akan ikut mengawasi.
“Terkait pengawasan ini kami (DPRD) juga tentu akan turut serta karena melakat secara fungsi dewan. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung juga menyatakan kesiapannya untuk ikut mengawasi,” tutur Iman Lestariyono.
Mitra
Terkait pelaksanaan SPMB, Iman mengatakan bahwa peran sekolah swasta tentu sangat besar. Jumlah sekolah negeri yang ada di Kota Bandung belum mampu menampung jumlah anak usia sekolah. Apalagi terdapat area permukiman yang belum memiliki sekolah negeri.
“Karena Kota Bandung ini masih banyak area blank spot. Kalau SD cukup merata. Tetapi coba bayangkan, dari 270 SD harus diserap oleh 75 SMP negeri,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Iman, sekolah swasta harus pro aktif. Bisa jadi di sekitar sekolah swasta banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena tidak tertampung sekolah negeri.
Sementara itu, pemerintah belum bisa memenuhi area blank spot dengan sekolah baru karena membutuhkan tahapan yang panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan peran sekolah swasta sebagai mitra pemerintah untuk menyerap kebutuhan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah.
“Yang blank spot untuk proses pendirian anggarannya tidak bisa langsung. Harus beli lahan, perancangan DED, pembangunan, mungkin bisa membutuhkan dua tahun. Maka, sekolah swasta dijadikan mitra untuk menampung anak-anak sekolah,” katanya.
Berkenaan dengan kebutuhan biaya pengembangan fasilitas sekolah swasta kategori menengah ke bawah yang membutuhkan bantuan, Iman menyarankan agar dibuka kemungkinan pembiayaan alternatif. Usulan anggaran bisa melalui dana hibah dari pemerintah kota atau provinsi.
“Saya mendorong mereka memanfaatkan dana hibah. Sekarang era pentahelix. Semua dibuka membantu sekolah swasta,” tutur Iman.
Red.
About Author
