admin
REPORTASEJABAR.COM -Sebuah aliansi masyarakat Bandung yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat (ormas), LSM, dan elemen masyarakat lainnya, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul konsultasi yang dilakukan Walikota dan Wakil Walikota Bandung dengan KPK beberapa waktu lalu.
Aliansi tersebut mengapresiasi langkah Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang proaktif berkonsultasi dengan KPK. Namun, mereka juga mempertanyakan realisasi dan tindak lanjut laporan yang telah disampaikan ke KPK pada 3 Juni 2024 terkait dugaan korupsi di PD Pasar Juara. Aliansi meminta KPK untuk segera memeriksa dan menetapkan tersangka terkait kasus tersebut.
Selain itu, aliansi juga mendesak KPK untuk mengawasi proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kekhawatiran akan praktik transaksional dalam mutasi jabatan menjadi alasan utama desakan tersebut. Bau trasaksional ter endus ada beberapa SKPD dinduga memberikan sejumlah uang untuk meraih sebuah jabatan,dan ada info sebelu bulan romadhon oknum politisi dari dewan mengumpulkan sejumlah ASN. Enta apa….!! Jelas nya
Lebih lanjut, aliansi menyoroti pengelolaan beberapa pasar di Bandung, yaitu Pasar Ciroyom, Pasar Baru, dan Pasar Gedebage. Mereka menduga adanya ketimpangan aset di Pasar Ciroyom yang terkait dengan pembebasan lahan untuk pembangunan flyover. Sementara itu, Pasar Baru dihadapkan pada polemik pengelolaan oleh pihak ketiga yang dinilai berpotensi maladministrasi karena ketidakjelasan aset. Terkait Pasar Gedebage, aliansi mencatat berakhirnya perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2020 dan mendesak agar aset tersebut segera dikembalikan kepada pemerintah.
Aliansi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah, khususnya terkait perjanjian kerjasama yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Mereka meminta agar proses tersebut ditunda hingga Walikota definitif terpilih, dan tidak dilakukan oleh Penjabat (PJ) Walikota. Total luas lahan yang diduga belum dikembalikan ke pemerintah mencapai 48.140.000 m
Tips: Untuk meningkatkan daya baca, pertimbangkan untuk memecah paragraf yang panjang menjadi beberapa paragraf yang lebih pendek dan terfokus.
Tim
About Author
