REPORTASEJABAR.COM -JAKARTA, 13 Februari 2025 – Agung Sulistio, Ketua II Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (DPP LPK-RI) dan Wakil Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), mendesak Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk menindak tegas aktivitas tambang galian C ilegal yang semakin marak, khususnya di Desa Semilir, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Informasi ini didapatkan GMOCT dari media online KabarSBI yang tergabung dalam GMOCT.

Agung Sulistio menyoroti dampak buruk tambang ilegal tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ia merinci sejumlah dampak negatif, antara lain: peningkatan risiko banjir akibat kerusakan sistem drainase; erosi tanah dan penurunan kestabilan lahan; gangguan ekosistem dan habitat flora fauna; kerusakan infrastruktur jalan raya yang dibiayai APBD akibat lalu lintas kendaraan berat pengangkut hasil tambang; penurunan estetika Daerah Aliran Sungai (DAS); penurunan debit air sumur warga; serta peningkatan risiko abrasi dan longsor.

Agung mengungkapkan kekhawatirannya atas banyaknya pengusaha tambang yang beroperasi tanpa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP). Hal ini, menurutnya, semakin memperparah kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku tambang ilegal.

“Pemerintah dan instansi terkait harus segera mengambil langkah nyata untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Agung. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan tambang untuk meminimalisir dampak negatifnya, serta menegaskan bahwa komitmen dalam menertibkan tambang ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Kasus di Desa Semilir, Pemalang, menjadi contoh nyata perlunya tindakan tegas dan terukur untuk mengatasi masalah ini.