Assosiasi Pondok Pesantren dan Dakwah Alam Islami Priangan Timur Turut Berpartisipasi Dalam Menjaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Gubernur dan Wagub

REPORTASEJABAR.COM -Ciamis, — Rabu (5/2/2025), gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat pada 27 November 2024 lalu yang diikuti 4 pasangan calon, diantaranya : 1. Acep Adang Ruhiyat – Gita KDI, 2. Jeje Wiradinata – Ronal Surapradja, 3. Ahmad Syaikhu – Ilham Habibie, 4. Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan telah selesai dengan aman, lancar dan damai.

Sebagaimana diketahui Calon Gubernur dan Wagub yang terpilih pada hajatan 5 tahunan ini yaitu pasangan No.4 Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pada 9 Januari 2025 dengan disaksikan oleh berbagai elemen baik pejabat dan masyarakat.

Adapun acara pelantikan dari pasangan yang memenangkan 60 persen lebih suara pemilih di Jawa Barat ini rencananya akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025. Dan momen penting dan krusial yang dinantikan seluruh masyarakat Jawa Barat ini tentu saja harus berlangsung aman dan kondusif.

Menyikapi hal ini seorang tokoh keagamaan yang berdomisili di Desa Sukajadi, Kec Sadananya, Kabupaten Ciamis yang juga menjabat sebagai Koordinator Assosiasi Pondok Pesantren dan Dakwah Alam Islami (APPHAMI) Wilayah Priangan Timur Ustad Abdul Hakim mengutarakan tekadnya untuk
turut berpartisipasi dan berperan serta dalam menjaga kondusifitas jelang pelantikan Gubernur dan Wagub Jabar.

Selain itu Abdul Hakim juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Priangan Timur untuk terus menjaga keamanan dan Kondusifitas Wilayah Priangan Timur terutama menjelang Pelantikan Gubernur dan Wagub Jabar, “Kami beserta seluruh elemen masyarakat Priangan Timur akan selalu menjaga keamanan dan kondusifitas baik sebelum maupun setelah pelantikan”, tandasnya.***

red

About Author

  • Related Posts

    Pemkab Bandung Matangkan Persiapan Pilkades PAW, Tekankan Transparansi dan Kondusivitas

    KABUPATEN BANDUNG, Reportasejabar.com Bupati Bandung, Dadang Supriatna memimpin Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (Pilkades PAW), Senin (30/3/2026) di Rumah Dinas Bupati, Soreang. Rapat tersebut dihadiri para kepala…

    Read more

    Continue reading
    PETI Kab.50 Kota Masih Beroperasi, Sorotan Publik Nilai Penegakan Hukum Hanya Formalitas

    Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumbar Reportasejabar.com – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kapur IX Kenagarian Galugua Kabupaten Lima Puluh Kota, kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Hingga…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Pemkab Bandung Matangkan Persiapan Pilkades PAW, Tekankan Transparansi dan Kondusivitas

    • By admin
    • Maret 30, 2026
    • 12 views
    Pemkab Bandung Matangkan Persiapan Pilkades PAW, Tekankan Transparansi dan Kondusivitas

    Bupati Bandung: 120 PSU Perumahan Telah Diserahterimakan di Periode Pertama

    • By admin
    • Maret 30, 2026
    • 9 views
    Bupati Bandung: 120 PSU Perumahan Telah Diserahterimakan di Periode Pertama

    ‎‎Polisi Berlakukan Oneway Sepenggal KM 263 hingga KM 70 saat Arus Balik

    • By admin
    • Maret 29, 2026
    • 23 views
    ‎‎Polisi Berlakukan Oneway Sepenggal KM 263 hingga KM 70 saat Arus Balik

    PETI Kab.50 Kota Masih Beroperasi, Sorotan Publik Nilai Penegakan Hukum Hanya Formalitas

    • By admin
    • Maret 28, 2026
    • 23 views
    PETI Kab.50 Kota Masih Beroperasi, Sorotan Publik Nilai Penegakan Hukum Hanya Formalitas

    Ali Syakieb Buka Kejuaraan ORADO 2026, Dorong Domino Naik Kelas

    • By admin
    • Maret 28, 2026
    • 20 views
    Ali Syakieb Buka Kejuaraan ORADO 2026, Dorong Domino Naik Kelas

    GMOCT Silaturahmi Strategis di Polres Pekalongan, Perkuat Sinergi Pers dan Kepolisian untuk Stabilitas Publik

    • By admin
    • Maret 28, 2026
    • 19 views
    GMOCT Silaturahmi Strategis di Polres Pekalongan, Perkuat Sinergi Pers dan Kepolisian untuk Stabilitas Publik