Premanisme diberantas, Jabar naik kelas -

REPORTASEJABAR.COM -Karawang, – Kapoksahli Pangdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Albertus Magnus Suharyadi, S.I.P., M.S.I., mewakili Pangdam III/Slw bersama Kapolda Jabar dan Asintel Kejati Jabar mendampingi Gubernur Jabar memimpin Apel Kesiapsiagaan Satgas Pemberantasan Premanisme yang digelar di Area Ruang Aspirasi Kawasan International Industri City (KIIC), Desa Margakarya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Kamis (27/03/2025).

Dengan mengusung jargon “Premanisme Diberantas, Jabar Naik Kelas” apel gelar kesiapsiagaan dihadiri oleh para pejabat dari semua unsur di Jabar mulai dari Kabinda, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Asops dan Aster Kasdam III/Slw, Sekda Jabar, Dir Intelkam Polda Jabar, Bupati Karawang, Dandim 0604/Karawang, dan Kapolres Karawang serta diikuti oleh anggota Kodim 0604/Karawang, Subdenpom III/3-1 Karawang, Polres Karawang, Satpol PP Karawang, Kepala OPD Kabupaten Karawang, serta anggota Saber Pungli.

Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami perubahan dari era pertanian ke era industri. Dengan perubahan tersebut, perilaku masyarakat juga harus ikut menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.

“Wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang telah berubah menjadi kawasan industri, sehingga perlu adanya kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan ekosistem industri. Dalam dunia industri, logika dan keahlian lebih diutamakan dibandingkan dengan kekuatan fisik,” ujar Gubernur Jabar.

Diharapkan, seluruh masyarakat dapat menciptakan rasa aman bagi perusahaan agar tetap berinvestasi di Jawa Barat. Perusahaan membutuhkan jaminan keamanan dan ketenangan. Jika tidak nyaman, maka mereka akan pindah sehingga bisa menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

Sebagai langkah konkret dalam pemberantasan premanisme, Pemprov Jabar berkomitmen untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat disekitar lokasi industri dan meningkatkan investasi di wilayah Jawa Barat.

Gubernur juga menyoroti berbagai permasalahan pembebasan lahan yang sering kali terkendala oleh keberadaan calo tanah. Pemprov bersama dengan Polda, Kodam dan berbagai unsur terkait lainnya berkomitmen untuk menghapus praktik pemaksaan dalam permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan.

“Kedepan, kita akan membangun pola baru dengan memprioritaskan masyarakat sekitar kawasan industri untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kami juga akan mendorong peningkatan sumber daya manusia dengan membuka program pendidikan D-4 kelas manajerial untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di industri,” pungkas Gubernur Jabar.

Dengan diawali kegiatan Apel Kesiapsiagaan Satgas Pemberantasan Premanisme, diharapkan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan premanisme di Jawa Barat dapat berjalan efektif, sehingga iklim investasi dan keamanan di wilayah industri semakin kondusif. (Pendam III/Siliwangi). Intriah.