admin
KABUPATEN BANDUNG – Reportasejabar.com Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) menekankan pentingnya soliditas, kebersamaan, dan sinergi seluruh kepala desa dalam memperkuat peran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Bandung. KDS berharap APDESI Merah Putih dapat menjadi rumah besar bagi seluruh unsur pemerintahan desa sekaligus wadah perjuangan bersama dalam menyampaikan aspirasi, memperkuat komunikasi, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan KDS dalam kegiatan pelantikan ketua dan pengurus DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031 di Pangandaran, Jumat (13/11/2026).
“Saya berharap seluruh kepala desa tetap menjaga soliditas dan kebersamaan. Jangan sampai ada perbedaan yang justru membuat kita terpecah. APDESI harus menjadi wadah untuk menyatukan, memperkuat komunikasi, dan membangun sinergi,” tegas KDS.
Dalam arahannya, KDS mengingatkan bahwa menjadi kepala desa bukan sekadar menjalankan jabatan pemerintahan, melainkan bentuk pengabdian yang membutuhkan perjuangan, tanggung jawab, dan keikhlasan.
“Menjadi kepala desa itu bukan hanya soal jabatan. Ada tanggung jawab besar dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan,” ujarnya.
Ia juga mengulas perjalanan organisasi yang menjadi wadah perjuangan kepala desa sejak masa Ikatan Kepala Desa dan Kelurahan (IKDL) hingga berkembang menjadi APDESI.
KDS menceritakan, saat mulai mengenal dinamika pemerintahan desa pada 1998, kondisi keuangan desa masih sangat terbatas. Para kepala desa harus berjuang secara mandiri untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi berbagai kebutuhan operasional.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan organisasi menjadi penting sebagai sarana menyatukan kekuatan, menyampaikan aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan pemerintahan desa.
Seiring perkembangan zaman, organisasi tersebut mengalami perubahan menjadi APDESI pada 2005. Selanjutnya, pada 2025, hadir APDESI Merah Putih dengan cakupan keanggotaan yang melibatkan unsur pemerintahan desa secara lebih luas, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kalau berbicara pemerintahan desa, berarti ada kepala desa dan BPD. Jadi, keanggotaan APDESI Merah Putih tidak hanya kepala desa dan perangkat desa, tetapi juga mencakup unsur BPD,” jelasnya.
Menurut KDS, perubahan tersebut perlu diikuti dengan sosialisasi dan pemahaman bersama agar seluruh unsur pemerintahan desa memahami tujuan, fungsi, dan manfaat organisasi.
Ia menegaskan, organisasi tidak boleh sekadar menjadi wadah berhimpun, tetapi harus mampu memperkuat perjuangan, komunikasi, dan kebersamaan seluruh unsur pemerintahan desa.
Karena itu, pengurus DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031 diharapkan dapat menjalankan amanah organisasi secara optimal serta menjadi jembatan komunikasi dan aspirasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah.
KDS meyakini, soliditas dan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan desa menjadi salah satu modal penting dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
Red/Tri.
About Author
