admin
PANGANDARAN – Reportasejabar.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dibagi dalam tiga gelombang, mulai 2027 hingga 2031. Rencananya pemilihan akan dilaksanakan secara digital (e-voting).
Persiapan tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Digital di Kabupaten Bandung yang digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (13-14/11/2026), di Pantai Indah Resort & Hotel Pangandaran, Jawa Barat, Jum’at (13/11) 2026).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), para camat, serta 270 kepala desa se-Kabupaten Bandung.
Dalam rencana pelaksanaannya, Pilkades serentak di Kabupaten Bandung akan dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama pada 2027 mencakup 199 desa di 30 kecamatan. Kemudian gelombang kedua pada 2029 sebanyak 49 desa di 24 kecamatan, serta gelombang ketiga pada 2031 sebanyak 22 desa di 17 kecamatan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, penggunaan sistem digital dalam Pilkades diharapkan membuat proses pemungutan dan penghitungan suara lebih cepat, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
Menurut Bupati KDS, salah satu aspek penting dalam penerapan sistem tersebut adalah terjaganya kerahasiaan pilihan setiap pemilih.
“Jadi, kerahasiaan setiap pemilih sangat dijaga. Tidak serta-merta ketika seseorang memilih calon A, kemudian pilihannya langsung terlihat. Tidak seperti itu,” ujar KDS.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menjelaskan, sistem pemilihan digital juga berpotensi mempercepat proses pelaksanaan.
Proses pemilihan diperkirakan dapat diselesaikan sekitar dua hingga tiga jam, bergantung pada jumlah pemilih dan kesiapan perangkat pendukung.
Adapun perangkat yang diperlukan antara lain tablet, bilik suara, scanner, dan printer. Ketersediaan perangkat tersebut dinilai turut menentukan kelancaran dan kecepatan proses pemungutan suara.
Meski demikian, KDS mengakui pemahaman pemerintah desa mengenai mekanisme Pilkades digital masih perlu ditingkatkan.
Karena itu, sosialisasi dinilai penting agar seluruh pihak memahami tata cara dan teknis pelaksanaannya.
Sementara itu, berdasarkan laporan Dinas PMD, kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan.
Materi yang disampaikan mencakup kebijakan dan regulasi Pilkades digital, tahapan serta mekanisme persiapan, kelengkapan administrasi dan penyelenggaraan, hingga tugas, kewenangan, dan tanggung jawab unsur penyelenggara.
Penerapan pemilihan secara elektronik atau digital juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan Pilkades secara elektronik.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Bandung mempersiapkan aspek regulasi, teknis, administrasi, dan sumber daya manusia agar pelaksanaan Pilkades digital di 270 desa dapat berjalan sesuai ketentuan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses demokrasi di tingkat desa.(Tri )
About Author
